Jadi Pembicara Bloomberg NEF, Anies Berbagi Pengalaman Memimpin Jakarta Hadapi Perubahan Iklim
Minggu, 13 November 2022 - 10:45 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pembicara Bloomberg NEF Summit di G20 dan B20, Nusa Dua, Bali, Sabtu (12/11). Foto/Istimewa
JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan periode 2017-2022 menjadi pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit yang merupakan salah satu side event di G20 dan B20, Nusa Dua, Bali pada Sabtu (12/11) kemarin.
Ia berbagi pengalaman saat memimpin Jakarta.”Berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang dilakukan di Jakarta selama 2017-2022 dalam menghadapi perubahan iklim,” tulis Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Minggu (13/11/2022).
Anies mengklaim bahwa Jakarta pada 2020 telah berhasil menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen. ”Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030,” ucapnya.
Anies menjelaskan tiga prinsip yang selalu dipegang saat era kepemimpinannya. Mulai dari mengubah tradisi Car Oriented Development (COD) menjadi Transit Oriented Development (TOD), Kolaborasi hingga pengambilan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan.
Pencapaian luar biasa ini dimungkinkan berkat 3 prinsip. Pertama, selesaikan dari akar masalahnya mengubah kota yang tadinya car oriented development menjadi Transit Oriented Development.
Kedua, kolaborasi adalah kunci berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga. Ketiga, Evidence-based policy pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan.
”Meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota/ negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa,” jelasnya.
Eks Mendikbud RI itu juga menekankan perlu adanya kemauan politik yang kuat guna menerjemahkan kebijakan menjadi aksi.
”Dan yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat (strong political will) untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan tetap dalam jangkauan kemampuan fiskal kita,” ucapnya.
Anies mengatakan Presidensi G20 memiliki peran dalam menentukan dalam upaya menghadapi krisis iklim.
”Maka diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah-pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional,” tuturnya.
Ia berbagi pengalaman saat memimpin Jakarta.”Berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang dilakukan di Jakarta selama 2017-2022 dalam menghadapi perubahan iklim,” tulis Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Minggu (13/11/2022).
Anies mengklaim bahwa Jakarta pada 2020 telah berhasil menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26 persen. ”Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020, ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030,” ucapnya.
Anies menjelaskan tiga prinsip yang selalu dipegang saat era kepemimpinannya. Mulai dari mengubah tradisi Car Oriented Development (COD) menjadi Transit Oriented Development (TOD), Kolaborasi hingga pengambilan kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan.
Pencapaian luar biasa ini dimungkinkan berkat 3 prinsip. Pertama, selesaikan dari akar masalahnya mengubah kota yang tadinya car oriented development menjadi Transit Oriented Development.
Kedua, kolaborasi adalah kunci berkolaborasi dengan berbagai organisasi, pemangku kepentingan, dan mengajak warga kota terlibat juga. Ketiga, Evidence-based policy pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan.
”Meminta masukan dari para ahlinya, termasuk belajar dari kota/ negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa,” jelasnya.
Eks Mendikbud RI itu juga menekankan perlu adanya kemauan politik yang kuat guna menerjemahkan kebijakan menjadi aksi.
”Dan yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat (strong political will) untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan tetap dalam jangkauan kemampuan fiskal kita,” ucapnya.
Anies mengatakan Presidensi G20 memiliki peran dalam menentukan dalam upaya menghadapi krisis iklim.
”Maka diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah-pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional,” tuturnya.
(ams)
tulis komentar anda