Bantuan Sosial Tunai Harus Menyentuh Masyarakat Terdampak PPKM
Minggu, 18 Juli 2021 - 17:40 WIB
Sejumlah masyarakat menerima bantuan sosial tunai. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Dampak dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sangat terasa langsung bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat miskin, tetapi juga mereka yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat pandemi Covid-19 .
Demikian disampaikan Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni. Menurut dia, masyarakat seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, agar tetap bertahan hidup di tengah pandemi.
“Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya saat sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak bahkan untuk makan aja mereka sulit,” terang Lisda dalam keterangannya, Minggu (18/7/2021).
Menurut Lisda, dengan adanya pandemi yang menimbulkan PPKM juga akan menimbulkan lebih banyak masalah baru. Salah satunya, lanjutnya, dampak angka kemiskinan yang akan meningkat di Indonesia.
“Jika kita perhatikan dampak jangka panjang, tentunya angka kemiskinan kita di Indonesia. Kita ketahui, bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dan mereka akan memulai segala sesuatu dari nol. Tentu ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah,” tuturnya.
Lisda menambahkan, PPKM juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Karena banyaknya permasalahan dalam penertiban maupun di lokasi penyekatan.
“Banyak sekali hal yang permasalahan yang timbul pasca PPKM. Bahkan ada beberapa yang viral. Mulai dari pedagang yang dibubarkan, bahkan para sopir angkutan yang kehilangan penumpang. Ini menandakan adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Tentu ini perlu dikaji, sehingga kita betul-betul dapat memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Namun di balik itu, menurut Lisda, ada ancaman pandemi yang lebih menyeramkan dan tidak bisa dikesampingkan. PPKM juga merupakan salah satu solusi dalam mengatasi pandemi ini.
“Ini ibarat makan buah simalakama. Harus ada Evaluasi. Namun yang paling tepat adalah, pelaksanaan PPKM harus diiringi dengan bantuan dari pemerintah yang betul-betul tepat sasaran. Ibaratnya Masyarakat dilarang keluar, namun harus ada yang menjamin mereka tidak kelaparan di dalam rumah. Ini adalah tanggung jawab bersama, agar tidak menimbulkan lebih banyak angka kemiskinan,” kata Lisda.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni. Menurut dia, masyarakat seperti inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, agar tetap bertahan hidup di tengah pandemi.
“Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya saat sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak bahkan untuk makan aja mereka sulit,” terang Lisda dalam keterangannya, Minggu (18/7/2021).
Menurut Lisda, dengan adanya pandemi yang menimbulkan PPKM juga akan menimbulkan lebih banyak masalah baru. Salah satunya, lanjutnya, dampak angka kemiskinan yang akan meningkat di Indonesia.
“Jika kita perhatikan dampak jangka panjang, tentunya angka kemiskinan kita di Indonesia. Kita ketahui, bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dan mereka akan memulai segala sesuatu dari nol. Tentu ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah,” tuturnya.
Lisda menambahkan, PPKM juga akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Karena banyaknya permasalahan dalam penertiban maupun di lokasi penyekatan.
“Banyak sekali hal yang permasalahan yang timbul pasca PPKM. Bahkan ada beberapa yang viral. Mulai dari pedagang yang dibubarkan, bahkan para sopir angkutan yang kehilangan penumpang. Ini menandakan adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Tentu ini perlu dikaji, sehingga kita betul-betul dapat memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Namun di balik itu, menurut Lisda, ada ancaman pandemi yang lebih menyeramkan dan tidak bisa dikesampingkan. PPKM juga merupakan salah satu solusi dalam mengatasi pandemi ini.
“Ini ibarat makan buah simalakama. Harus ada Evaluasi. Namun yang paling tepat adalah, pelaksanaan PPKM harus diiringi dengan bantuan dari pemerintah yang betul-betul tepat sasaran. Ibaratnya Masyarakat dilarang keluar, namun harus ada yang menjamin mereka tidak kelaparan di dalam rumah. Ini adalah tanggung jawab bersama, agar tidak menimbulkan lebih banyak angka kemiskinan,” kata Lisda.
tulis komentar anda