Tolak Penghapusan Tiket Harian, YLKI: Tidak Adil untuk Konsumen
Senin, 22 Maret 2021 - 09:18 WIB
Penumpang kereta mengantre saat masuk ke stasiun menggunakan e-money. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pada pekan ini atau tepatnya Kamis 25 Maret 2021, sebanyak 10 stasiun di Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tidak melayani penjualan Tiket Harian Berjamin (THB). Tetapi, PT Commuter Line Indonesia (KCI) sebagai pengelola KRL di Jabodetabek, akan mewajibkan tiket Kartu Multi Trip (KMT) atau Kartu Uang Elektronik.
10 stasiun di Jabodetabek itu yakni Stasiun Bojonggede, Citayam, Depok Baru, Depok, Kranji, Bekasi, Jakarta Kota, Tanang Abang, Angke dan Parung Panjang.
Menyangkut hal demikian, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, kebijakan itu tidak adil dan memberatkan konsumen.
"Dalam perspektif hak-hak konsumen sebagai pengguna KRL kebijkan ini tidak adil. Karena memberatkan konsumen. Sebab dengan mewajibkan KMT, maka konsumen dengan tiket harian harus mengeluarkan uang minimal Rp30.000 untuk beli KMT. Sementara masih banyak pengguna lepas KRL, yang tidak membutuhkan KMT, karena hanya sekali-kali saja menggunkan KRL," kata Tulus kepada SINDOnews, Senin (22/3/2021).
Oleh karena itu, kata Tulus, YLKI dan komunitas KRL Mania menolak kebijakan tersebut dan mengusulkan beberapa poin. Pertama, meminta dengan sangat agar managemen KCI tetap memberlakukan tiket yang berlaku jangka pendek atau tiket harian.
"Oleh karena itu, harus ada effort dari operator untuk menyediakan uang kembalian sebagai antisipasi pengguna yang menarik sisa dana," tambahnya.
Kedua, tidak hanya konsumen sebagai pengguna yang harus adaptif. Tapi operator pun mesti solutif dan adaptif. Bukan hanya melihat dari sisi kemudahan operator tapi mengabaikan sisi konsumen sebagai pengguna. Ketiga, di negara-negara yang sistemnya sudah lebih baik pun, tiket eceran tetap ada.
"Misalnya di Singapura, untuk tiket MRT kita bisa memilih tiket jangka pendek yang berlaku beberapa hari saja. tiket kertas, bisa diisi ulang, dan dana bisa direfund," tambahnya.
Keempat, harga kartu KMT Rp30.000, harga jaminan THB Rp10.000, ini mahal sekali. Dibandingkan dengan harga kartu di Singapura yang hanya beberapa sen saja. Padahal harga asli kartu KMT dan THB tidak semahal itu.
Hal ini patut diduga KCI sengaja mendapatkan penghasilan dari jualan kartu, padahal core business-nya adalah menjual jasa transportasi. Tidak etis jika menangguk pendapatan dari dengan bisnis kartu.
Kelima, pada akhirnya, penggunaan ticket Harian tetap harus diberi akses, khususnya bagi pengguna KRL yang bukan pengguna rutin. "Dan harus dipertimbangkan soal daya beli konsumen, yang hanya mampu beli tiket Harian," tutupnya.
10 stasiun di Jabodetabek itu yakni Stasiun Bojonggede, Citayam, Depok Baru, Depok, Kranji, Bekasi, Jakarta Kota, Tanang Abang, Angke dan Parung Panjang.
Baca Juga
Menyangkut hal demikian, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) angkat bicara. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, kebijakan itu tidak adil dan memberatkan konsumen.
"Dalam perspektif hak-hak konsumen sebagai pengguna KRL kebijkan ini tidak adil. Karena memberatkan konsumen. Sebab dengan mewajibkan KMT, maka konsumen dengan tiket harian harus mengeluarkan uang minimal Rp30.000 untuk beli KMT. Sementara masih banyak pengguna lepas KRL, yang tidak membutuhkan KMT, karena hanya sekali-kali saja menggunkan KRL," kata Tulus kepada SINDOnews, Senin (22/3/2021).
Oleh karena itu, kata Tulus, YLKI dan komunitas KRL Mania menolak kebijakan tersebut dan mengusulkan beberapa poin. Pertama, meminta dengan sangat agar managemen KCI tetap memberlakukan tiket yang berlaku jangka pendek atau tiket harian.
"Oleh karena itu, harus ada effort dari operator untuk menyediakan uang kembalian sebagai antisipasi pengguna yang menarik sisa dana," tambahnya.
Kedua, tidak hanya konsumen sebagai pengguna yang harus adaptif. Tapi operator pun mesti solutif dan adaptif. Bukan hanya melihat dari sisi kemudahan operator tapi mengabaikan sisi konsumen sebagai pengguna. Ketiga, di negara-negara yang sistemnya sudah lebih baik pun, tiket eceran tetap ada.
"Misalnya di Singapura, untuk tiket MRT kita bisa memilih tiket jangka pendek yang berlaku beberapa hari saja. tiket kertas, bisa diisi ulang, dan dana bisa direfund," tambahnya.
Keempat, harga kartu KMT Rp30.000, harga jaminan THB Rp10.000, ini mahal sekali. Dibandingkan dengan harga kartu di Singapura yang hanya beberapa sen saja. Padahal harga asli kartu KMT dan THB tidak semahal itu.
Hal ini patut diduga KCI sengaja mendapatkan penghasilan dari jualan kartu, padahal core business-nya adalah menjual jasa transportasi. Tidak etis jika menangguk pendapatan dari dengan bisnis kartu.
Kelima, pada akhirnya, penggunaan ticket Harian tetap harus diberi akses, khususnya bagi pengguna KRL yang bukan pengguna rutin. "Dan harus dipertimbangkan soal daya beli konsumen, yang hanya mampu beli tiket Harian," tutupnya.
(mhd)
tulis komentar anda