Paparkan Kegiatan Prioritas Banjir, Anak Buah Anies Malah Disinggung Temuan BPK 2016
Senin, 15 Maret 2021 - 16:49 WIB
"Kegiatan tersebut segera dilaksanakan pada pertengahan tahun 2021," lanjut akun itu.
Lebih dari 80 netizen menyukai postingan tersebut. Namun, ada beberapa komentar yang justru malah mempertanyakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2016 saat Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faisal menjabat Kepala Dinas Bina Marga.
Baca juga: Salat Subuh di Masjid Luar Batang, Anies Pastikan Revitalisasi Destinasi Wisata Religi
Akun @tricahyoarema membagikan beberapa kejanggalan terkait temuan BPK perwakilan DKI Jakarta TA 2016. "Terkait Temuan BPK Perwakilan DKI Jakarta TA 2016, JPM Pertanyakan Rekam Jejak Kadis SDA, Saat Menjabat Kadis Bina Marga," tulis @tricahyoarema.
Sejumlah kejanggalan yang ditemukan BPK Perwakilan DKI Jakarta antara lain dokumen proses penganggaran diketahui UPT Alkal Dinas Bina Marga menggunakan uraian harga dari PT DMU, juga digunakan dalam proses negoisasi di LKPP dicantumkan dalam e-Katalog. Padahal, PT DMU belum terdaftar sebagai agen/distributor pada Kementerian Perdagangan, namun ternyata barang diserahkan ke Dinas Bina Marga diduga tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan dan ditayangkan dalam e-Katalog.
Akun lainnya @fadelprayoga juga mempertanyakan tanggapan Yusmada soal temuan BPK itu. "Gimana pak tanggapannya soal temuan BPK tahun 2016 saat bapak menjabat Kadis Bina Marga?" katanya.
Lebih dari 80 netizen menyukai postingan tersebut. Namun, ada beberapa komentar yang justru malah mempertanyakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2016 saat Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faisal menjabat Kepala Dinas Bina Marga.
Baca juga: Salat Subuh di Masjid Luar Batang, Anies Pastikan Revitalisasi Destinasi Wisata Religi
Akun @tricahyoarema membagikan beberapa kejanggalan terkait temuan BPK perwakilan DKI Jakarta TA 2016. "Terkait Temuan BPK Perwakilan DKI Jakarta TA 2016, JPM Pertanyakan Rekam Jejak Kadis SDA, Saat Menjabat Kadis Bina Marga," tulis @tricahyoarema.
Sejumlah kejanggalan yang ditemukan BPK Perwakilan DKI Jakarta antara lain dokumen proses penganggaran diketahui UPT Alkal Dinas Bina Marga menggunakan uraian harga dari PT DMU, juga digunakan dalam proses negoisasi di LKPP dicantumkan dalam e-Katalog. Padahal, PT DMU belum terdaftar sebagai agen/distributor pada Kementerian Perdagangan, namun ternyata barang diserahkan ke Dinas Bina Marga diduga tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan dan ditayangkan dalam e-Katalog.
Akun lainnya @fadelprayoga juga mempertanyakan tanggapan Yusmada soal temuan BPK itu. "Gimana pak tanggapannya soal temuan BPK tahun 2016 saat bapak menjabat Kadis Bina Marga?" katanya.
(jon)
tulis komentar anda