3 Kali Ganti Kadis SDA, Apakah Anies Ingin Wujudkan Naturalisasi Sungai?
Rabu, 24 Februari 2021 - 16:49 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Sejak memimpin DKI Jakarta pada 2017 lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengganti tiga Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA). Namun, banjir masih melanda ibu kota.
Berdasarkan catatan, pada akhir 2017 Dinas SDA dipimpin Teguh Hendrawan. Kemudian, banjir pada Februari 2018, Teguh menilai banjir disebabkan belum selesainya normalisasi kali. Banyaknya permukiman penduduk di bantaran kali menjadi kendala melakukan normalisasi. Penggusuran harus dilakukan agar lebar kali kembali sediakala.
Baca juga: Sindir Anies, Warganet : Piagam dan Piala Seabrek Gagal Tangani Banjir
Menurut Teguh, banyaknya bangunan warga di atas saluran menyumbat aliran air lantaran membuat kali menjadi sekitar 5 meter dari lebar yang seharusnya 20 meter.
Antisipasi banjir dengan normalisasi dilaporkan kepada Anies dan Teguh diminta menjalankan konsep naturalisasi sungai. "Konsep naturalisasi kita harus kerjakan. Tapi, normalisasi pembebasan lahan di tiga sungai yakni Pesanggrahan, Ciliwung, Cisadane juga dilanjutkan. Kami menyiapkan anggaran normalisasi waduk Rp400 miliar, kemudian pembebasan normalisasi Rp900 miliar. Total Rp1,3 triliun," ungkap Teguh.
Pada Februari 2019, Anies mencopot Teguh lalu mengangkat Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Yusmada Faisal menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas SDA.
Dia memastikan akan menjalankan program naturalisasi. Konsep naturalisasi yang banyak dipertanyakan berbagai pihak termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah mengupayakan aliran air sebanyak-banyaknya ditangkap, ditahan dan menjadi air baku. Nanti sungai-sungai yang ada dibiarkan dalam bentuk natural supaya bisa menahan air hujan.
Menurut Yusmada, penahanan atau penangkapan air hujan dilakukan dengan cara membuat sodetan, memanfaatkan setu, embung dan waduk retensi.
Baca juga: Dianggap Tak Mampu Tangani Banjir Jakarta, Warganet Sebut Anies Banyak Lakukan Pencitraan
Berdasarkan catatan, pada akhir 2017 Dinas SDA dipimpin Teguh Hendrawan. Kemudian, banjir pada Februari 2018, Teguh menilai banjir disebabkan belum selesainya normalisasi kali. Banyaknya permukiman penduduk di bantaran kali menjadi kendala melakukan normalisasi. Penggusuran harus dilakukan agar lebar kali kembali sediakala.
Baca juga: Sindir Anies, Warganet : Piagam dan Piala Seabrek Gagal Tangani Banjir
Menurut Teguh, banyaknya bangunan warga di atas saluran menyumbat aliran air lantaran membuat kali menjadi sekitar 5 meter dari lebar yang seharusnya 20 meter.
Antisipasi banjir dengan normalisasi dilaporkan kepada Anies dan Teguh diminta menjalankan konsep naturalisasi sungai. "Konsep naturalisasi kita harus kerjakan. Tapi, normalisasi pembebasan lahan di tiga sungai yakni Pesanggrahan, Ciliwung, Cisadane juga dilanjutkan. Kami menyiapkan anggaran normalisasi waduk Rp400 miliar, kemudian pembebasan normalisasi Rp900 miliar. Total Rp1,3 triliun," ungkap Teguh.
Pada Februari 2019, Anies mencopot Teguh lalu mengangkat Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Yusmada Faisal menjadi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas SDA.
Dia memastikan akan menjalankan program naturalisasi. Konsep naturalisasi yang banyak dipertanyakan berbagai pihak termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah mengupayakan aliran air sebanyak-banyaknya ditangkap, ditahan dan menjadi air baku. Nanti sungai-sungai yang ada dibiarkan dalam bentuk natural supaya bisa menahan air hujan.
Menurut Yusmada, penahanan atau penangkapan air hujan dilakukan dengan cara membuat sodetan, memanfaatkan setu, embung dan waduk retensi.
Baca juga: Dianggap Tak Mampu Tangani Banjir Jakarta, Warganet Sebut Anies Banyak Lakukan Pencitraan
tulis komentar anda