PSBMK Kota Bogor Diperpanjang Sampai 25 Januari 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 - 16:03 WIB
Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) di Kota Bogor diperpanjang hingga 25 Januari 2020. Foto/SINDOnews
BOGOR - Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) di Kota Bogor diperpanjang hingga 25 Januari 2020. Pembatasan kali ini akan menyesuaikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali.
"Iya akan diperpanjang sampai 25 Januari. Kita menyesuaikan dengan pemerintah pusat diberlakukan PSBB ketat se-Jawa Bali," kata Wali Kota Bogor Bima Arya, kepada wartawan, Jumat (8/1/2021). (Baca juga; Total Denda Pelanggaran Protokol Kesehatan DKI Capai Rp5,7 Miliar )
Peraturan yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat nanti yakni pembatasan kerja atau work from home (WFH) sebesar 75%, jam operasional tempat usaha seperti mal hanya sampai pukul 19.00 WIB dan pembatasan kapasitas rumah makan dan restoran 25%. (Baca juga; PSBB Jawa-Bali, Bima Arya: Kita Akan Jalankan dan Evaluasi Jam Operasional Mal )
"Pak Menko meminta agar kepala daerah memperketat lagi semuanya. Jadi PSBB tanggal 11 Januari diperketat lagi. Nah ini, kita akan sosialisasikan terus sehingga 11 Januari akan siap dijalankan. Ini kan berlakunya se-Jawa dan Bali. Bukan hanya DKI, kebijakan ini berlaku se-Jawa dan Bali," tegas Bima.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembatasan kegiatan akan kembali dilakukan pada 11 hingga 25 Januari 2020 di wilayah Jawa dan Bali. Pembatasan dilakukan di wilayah-wilayah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Pembatasan kegiatan tersebut meliputi:
1. Membatasi tempat kerja WFH 75%
2. KBM daring
3. Sektor yang terkait kebutuhan pokok masyarakat tetap 100% dengan berbagai pengetatan
"Iya akan diperpanjang sampai 25 Januari. Kita menyesuaikan dengan pemerintah pusat diberlakukan PSBB ketat se-Jawa Bali," kata Wali Kota Bogor Bima Arya, kepada wartawan, Jumat (8/1/2021). (Baca juga; Total Denda Pelanggaran Protokol Kesehatan DKI Capai Rp5,7 Miliar )
Peraturan yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat nanti yakni pembatasan kerja atau work from home (WFH) sebesar 75%, jam operasional tempat usaha seperti mal hanya sampai pukul 19.00 WIB dan pembatasan kapasitas rumah makan dan restoran 25%. (Baca juga; PSBB Jawa-Bali, Bima Arya: Kita Akan Jalankan dan Evaluasi Jam Operasional Mal )
"Pak Menko meminta agar kepala daerah memperketat lagi semuanya. Jadi PSBB tanggal 11 Januari diperketat lagi. Nah ini, kita akan sosialisasikan terus sehingga 11 Januari akan siap dijalankan. Ini kan berlakunya se-Jawa dan Bali. Bukan hanya DKI, kebijakan ini berlaku se-Jawa dan Bali," tegas Bima.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembatasan kegiatan akan kembali dilakukan pada 11 hingga 25 Januari 2020 di wilayah Jawa dan Bali. Pembatasan dilakukan di wilayah-wilayah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Pembatasan kegiatan tersebut meliputi:
1. Membatasi tempat kerja WFH 75%
2. KBM daring
3. Sektor yang terkait kebutuhan pokok masyarakat tetap 100% dengan berbagai pengetatan
tulis komentar anda