Polda Metro Tidak Terbitkan STTP Demo Besok
Minggu, 01 November 2020 - 18:34 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Polda Metro Jaya tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) terkait aksi demo besok, Senin 2 November 2020. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pihaknya, telah menerima surat pemberitahuan dari massa pademo terkait aksi esok hari.
Namun, walaupun tidak menerbitkan STTP pihaknya tetap mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. "Pemberitahuannya sudah ada, tapi bagaimana pengamanannya kita siapkan saja seperti biasa," katanya, Minggu (1/11/2020).
Untuk jumlah personel pengamanan, kata Yusri, pihaknya masih melakukan penghitungan. Sebab, jumlah personel pengamanan bergantung pada jumlah massa pendemo yang diprediksi akan ikut berunjuk rasa. (Baca juga; Polisi Tetap Lakukan Penjagaan di Kedubes Prancis )
Yusri menyampaikan, berdasarkan surat pemberitahuan, aksi demo besok tersebar di beberapa lokasi. "Di Patung Kuda, sama di depan Kedutaan Prancis. Mau di MK tetap kita tempatkan di Patung Kuda," ujarnya.
Diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan 32 federasi buruh akan menggelar aksi demonstrasi serentak nasional di 24 provinsi pada Senin (2/11/2020) untuk menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, untuk wilayah Jabodetabek aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi. Titik kumpul di Patung Kuda sekitar pukul 10.30 WIB. (Baca juga; Megawati Singgung Milenial, Rocky Gerung Sebut Bung Karno hingga Bintang Emon )
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal.
Sementara itu, Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama juga bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedubes Prancis, Jakarta pada hari yang sama.
Unjuk rasa ini dalam rangka memprotes sikap Presiden Prancis yang mengizinkan Charlie Hebdo menerbitkan kartun Nabi Muhammad. Rencananya, massa PA 212 dan GNPF Ulama berunjuk rasa sekitar pukul 12.00 WIB di depan Kedutaan Prancis Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Namun, walaupun tidak menerbitkan STTP pihaknya tetap mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. "Pemberitahuannya sudah ada, tapi bagaimana pengamanannya kita siapkan saja seperti biasa," katanya, Minggu (1/11/2020).
Untuk jumlah personel pengamanan, kata Yusri, pihaknya masih melakukan penghitungan. Sebab, jumlah personel pengamanan bergantung pada jumlah massa pendemo yang diprediksi akan ikut berunjuk rasa. (Baca juga; Polisi Tetap Lakukan Penjagaan di Kedubes Prancis )
Yusri menyampaikan, berdasarkan surat pemberitahuan, aksi demo besok tersebar di beberapa lokasi. "Di Patung Kuda, sama di depan Kedutaan Prancis. Mau di MK tetap kita tempatkan di Patung Kuda," ujarnya.
Diketahui, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan 32 federasi buruh akan menggelar aksi demonstrasi serentak nasional di 24 provinsi pada Senin (2/11/2020) untuk menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, untuk wilayah Jabodetabek aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi. Titik kumpul di Patung Kuda sekitar pukul 10.30 WIB. (Baca juga; Megawati Singgung Milenial, Rocky Gerung Sebut Bung Karno hingga Bintang Emon )
"Tuntutan yang akan disuarakan adalah, batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik," kata Said Iqbal.
Sementara itu, Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama juga bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kedubes Prancis, Jakarta pada hari yang sama.
Unjuk rasa ini dalam rangka memprotes sikap Presiden Prancis yang mengizinkan Charlie Hebdo menerbitkan kartun Nabi Muhammad. Rencananya, massa PA 212 dan GNPF Ulama berunjuk rasa sekitar pukul 12.00 WIB di depan Kedutaan Prancis Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
(wib)
tulis komentar anda