Raker dengan Perumda Trans Pakuan, Komisi II Siap Dukung Kemajuan Transportasi
Kamis, 24 Oktober 2024 - 11:22 WIB
Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (raker) pembahasan RAPBD 2025 dengan Perumda Trans Pakuan, Selasa (22/10/2024). Foto/Dok. SINDOnews
BOGOR - Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (raker) pembahasan RAPBD 2025 dengan Perumda Trans Pakuan, Selasa (22/10/2024). Rapat dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor M Rusli Prihatevy, yang juga koordinator Komisi II. Rapat dibuka oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas.
Dalam rapat tersebut, Rusli mempertanyakan perihal wacana pencabutan subsidi BisKita dari Pemerintah Pusat dan peralihan subsidi ke APBD Kota Bogor. Menurut Rusli, jika peralihan dilakukan dan Perumda Trans Pakuan masih belum menjadi operator resmi, hal tersebut tentunya akan merugikan Trans Pakuan .
"Dari proyeksi yang ada, kalau mau gas pol, gas aja. Karena begini, dari proyeksi yang disampaikan, kami berharap betul 10 tahun Perumda Trans Pakuan tidak ada kontribusi PAD. Dengan adanya peluang ini dan angin segar di tahun berikutnya bisa memberikan potensi PAD kepada pemerintah," kata Rusli.
Rusli menyebutkan Komisi II DPRD Kota Bogor memahami bahwa saat ini operator resmi dari BisKita adalah Kodjari. Alhasil Perumda Trans Pakuan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena kepemilikan bus pun dipegang Kodjari.
Untuk itu, dengan proyeksi yang ada, Komisi II DPRD Kota Bogor meminta komitmen Perumda Trans Pakuan untuk bisa memberikan PAD kepada Kota Bogor jika diberikan rekomendasi penugasan sebagai operator BisKita yang baru. DPRD akan mendukung sekuat tenaga untuk mewujudkan itu.
”Tetapi harus ada komitmen dan kepastian dari Perumda Trans Pakuan, kontribusi yang akan diberikan berapa. Dengan begitu kami akan membuat surat rekomendasi kepada Wali Kota untuk memberikan surat penugasan kepada Perumda Trans Pakuan untuk mengelola BisKita," tegasnya.
Rusli juga menyoroti perihal persoalan utang antara Perumda Trans Pakuan dengan karyawan eks PDJT yang diperkirakan jumlahnya mencapai Rp7,7 miliar. Ia meminta Perumda Trans Pakuan segera menyelesaikan persoalan ini agar adanya kepastian pendapatan dan kontribusi.
Sebab dari rencana bisnis, mulai 2025 Perumda Trans Pakuan diperkirakan bisa mendapatkan keuntungan Rp750 juta per tahun. Nantinya Rp500 juta digunakan untuk mencicil hutang karyawan selama 10 tahun.
Tentunya hal tersebut membuat Perumda Trans Pakuan tidak dapat memberikan kontribusi ke PAD Kota Bogor. Juga menjadi penghambat untuk diberikannya PMP di kemudian hari dengan rekam jejak pengelolaan aset dan keuangan yang buruk.
"Jadi harus jelas ini skala prioritas penggunaan anggaran di Perumda Trans Pakuan. Kami meminta agar permasalahan di masa lalu segera diselesaikan agar tidak menjadi kerikil dalam mencapai masa depan," tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Rusli mempertanyakan perihal wacana pencabutan subsidi BisKita dari Pemerintah Pusat dan peralihan subsidi ke APBD Kota Bogor. Menurut Rusli, jika peralihan dilakukan dan Perumda Trans Pakuan masih belum menjadi operator resmi, hal tersebut tentunya akan merugikan Trans Pakuan .
"Dari proyeksi yang ada, kalau mau gas pol, gas aja. Karena begini, dari proyeksi yang disampaikan, kami berharap betul 10 tahun Perumda Trans Pakuan tidak ada kontribusi PAD. Dengan adanya peluang ini dan angin segar di tahun berikutnya bisa memberikan potensi PAD kepada pemerintah," kata Rusli.
Rusli menyebutkan Komisi II DPRD Kota Bogor memahami bahwa saat ini operator resmi dari BisKita adalah Kodjari. Alhasil Perumda Trans Pakuan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa karena kepemilikan bus pun dipegang Kodjari.
Untuk itu, dengan proyeksi yang ada, Komisi II DPRD Kota Bogor meminta komitmen Perumda Trans Pakuan untuk bisa memberikan PAD kepada Kota Bogor jika diberikan rekomendasi penugasan sebagai operator BisKita yang baru. DPRD akan mendukung sekuat tenaga untuk mewujudkan itu.
”Tetapi harus ada komitmen dan kepastian dari Perumda Trans Pakuan, kontribusi yang akan diberikan berapa. Dengan begitu kami akan membuat surat rekomendasi kepada Wali Kota untuk memberikan surat penugasan kepada Perumda Trans Pakuan untuk mengelola BisKita," tegasnya.
Rusli juga menyoroti perihal persoalan utang antara Perumda Trans Pakuan dengan karyawan eks PDJT yang diperkirakan jumlahnya mencapai Rp7,7 miliar. Ia meminta Perumda Trans Pakuan segera menyelesaikan persoalan ini agar adanya kepastian pendapatan dan kontribusi.
Sebab dari rencana bisnis, mulai 2025 Perumda Trans Pakuan diperkirakan bisa mendapatkan keuntungan Rp750 juta per tahun. Nantinya Rp500 juta digunakan untuk mencicil hutang karyawan selama 10 tahun.
Tentunya hal tersebut membuat Perumda Trans Pakuan tidak dapat memberikan kontribusi ke PAD Kota Bogor. Juga menjadi penghambat untuk diberikannya PMP di kemudian hari dengan rekam jejak pengelolaan aset dan keuangan yang buruk.
"Jadi harus jelas ini skala prioritas penggunaan anggaran di Perumda Trans Pakuan. Kami meminta agar permasalahan di masa lalu segera diselesaikan agar tidak menjadi kerikil dalam mencapai masa depan," tuturnya.
(poe)
tulis komentar anda