Pengamat: Berantas Mafia Bongkar Muat yang Beratkan Pengusaha dan Sopir
Kamis, 27 Agustus 2020 - 07:29 WIB
Persoalan overdimension overload (odol) bukan persoalan sederhana yang hanya terkait pelanggaran kelebihan muatan yang berakibat kemacetan, kerusakan jalan, dan tidak efisiennya biaya logistik darat. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Pengamat Transportasi Djoko Setidjowarno mengatakan, persoalan overdimension overload (odol) bukan persoalan sederhana yang hanya terkait pelanggaran kelebihan muatan yang berakibat kemacetan , kerusakan jalan, dan tidak efisiennya biaya logistik darat selama ini.
"Persoalan odol dimulai dari titik loading atau muat barang, misalnya di pelabuhan atau area industri atau pusat logistik lainnya," ujarnya, Rabu (26/8/2020). (Baca juga: Pemkot Bogor: Kontak Erat Positif COVID-19 Jadi Prioritas Swab Test)
Hasil pengamatan di lapangan ditemukan berbagai persoalan keamanan dan pungli yang sangat besar serta menahun tanpa dapat diselesaikan baik oleh regulator maupun aparat keamanan. Persoalan tersebut menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya sistem logistik darat di Indonesia.
"Pengusaha logistik atau truk bisa berhemat, tapi perawatan jalan menghabiskan dana yang tak sedikit baik bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR melalui APBN maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melalui anggaran perawatan yang memberatkan ketika tarif dan pengguna belum sampai pada nilai ekonominya," ungkapnya.
Menurut Djoko, kerugian akibat truk melebihi muatan menyebabkan banyak kecelakaan yang merenggut nyawa manusia dan kerugian material lainnya. Regulator dan aparat sangat mengetahui kondisi tersebut, tapi tidak dapat berbuat apa-apa karena patut diduga termasuk oknum yang menikmati buruknya manajemen logistik darat di Indonesia. (Baca juga: Ini Alasan Bioskop Boleh Buka Lagi pada Masa Pandemi Covid-19)
Sehingga, regulator dan aparat hanya fokus pada truk kelebihan muatan saja dan ini tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Para pemilik dan awak truk lebih senang tidak odol karena kerugian kerusakan truknya pun makin kecil. Namun, kalau tidak melebihi muatan, biaya angkut tidak tertutupi.
"Bereskan akar masalah truk melebihi muatan. Kir tak taat aturan dan hapuskan mafia bongkar muat yang memberatkan pengusaha dan sopir truk," kata Djoko.
"Persoalan odol dimulai dari titik loading atau muat barang, misalnya di pelabuhan atau area industri atau pusat logistik lainnya," ujarnya, Rabu (26/8/2020). (Baca juga: Pemkot Bogor: Kontak Erat Positif COVID-19 Jadi Prioritas Swab Test)
Hasil pengamatan di lapangan ditemukan berbagai persoalan keamanan dan pungli yang sangat besar serta menahun tanpa dapat diselesaikan baik oleh regulator maupun aparat keamanan. Persoalan tersebut menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya sistem logistik darat di Indonesia.
"Pengusaha logistik atau truk bisa berhemat, tapi perawatan jalan menghabiskan dana yang tak sedikit baik bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR melalui APBN maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melalui anggaran perawatan yang memberatkan ketika tarif dan pengguna belum sampai pada nilai ekonominya," ungkapnya.
Menurut Djoko, kerugian akibat truk melebihi muatan menyebabkan banyak kecelakaan yang merenggut nyawa manusia dan kerugian material lainnya. Regulator dan aparat sangat mengetahui kondisi tersebut, tapi tidak dapat berbuat apa-apa karena patut diduga termasuk oknum yang menikmati buruknya manajemen logistik darat di Indonesia. (Baca juga: Ini Alasan Bioskop Boleh Buka Lagi pada Masa Pandemi Covid-19)
Sehingga, regulator dan aparat hanya fokus pada truk kelebihan muatan saja dan ini tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Para pemilik dan awak truk lebih senang tidak odol karena kerugian kerusakan truknya pun makin kecil. Namun, kalau tidak melebihi muatan, biaya angkut tidak tertutupi.
"Bereskan akar masalah truk melebihi muatan. Kir tak taat aturan dan hapuskan mafia bongkar muat yang memberatkan pengusaha dan sopir truk," kata Djoko.
(jon)
tulis komentar anda