BPN Jakarta Barat Janji Selesaikan Kasus Tanah Munaroh
Selasa, 14 November 2023 - 16:15 WIB
Kantor BPN Jakarta Barat berjanji menyelesaikan kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Munaroh (62). Foto: Ist
JAKARTA - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat berjanji menyelesaikan kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Munaroh (62). Proses penyelesaian itu dilakukan usai Kemenko Polhukam menindaklanjuti laporan tersebut.
"Sekarang telah berproses dan akan kami bantu menyelesaikannya," Kata Kepala BPN Jakarta Barat Agus Setiadi, Selasa (14/11/2023)
Ketua Satuan Tugas Pungutan Liar (Satgas Pungli) Kemenko Polhukam Brigjen Pol Pujo Laksono meminta Kantor BPN Jakarta Barat tegas dan menindaklanjuti kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Munaroh.
Pernyataan Brigjen Pujo ini menjawab hasil pelaporan yang dilakukan Munaroh kepada Kemenko Polhukam pada Kamis, 7 September 2023. Langkah tersebut diambil setelah 8 tahun mandek.
Usai mendapatkan laporan itu, pihaknya langsung bergerak cepat. Dia memanggil sejumlah pihak mulai dari pihak bersengketa, pihak Kelurahan Duri Kepa, Kelurahan Kedoya Utara, BPN Jakarta Barat, serta Kanwil BPN Jakarta.
Meski demikian, Pujo enggan merinci teknis penyidikan dan keterangan sejumlah pihak tersebut. Dia hanya menegaskan tegak lurus berdasarkan aturan yang ada.
Kuasa hukum Munaroh, Solahudin menuturkan Munaroh dan pihak swasta yang bersengketa diketahui memiliki beda bidang tanah. Inilah yang kemudian menjadi sengketa yang menimpa kliennya.
Dia bersyukur laporannya diterima Kemenko Polhukam. Setelah pelaporan itu banyak pihak yang sebelumnya tak ada yang peduli akhirnya memberikan atensinya. "Salah satunya Pemkot Jakarta Barat kini menjadi perhatian," tambahnya.
"Sekarang telah berproses dan akan kami bantu menyelesaikannya," Kata Kepala BPN Jakarta Barat Agus Setiadi, Selasa (14/11/2023)
Ketua Satuan Tugas Pungutan Liar (Satgas Pungli) Kemenko Polhukam Brigjen Pol Pujo Laksono meminta Kantor BPN Jakarta Barat tegas dan menindaklanjuti kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Munaroh.
Pernyataan Brigjen Pujo ini menjawab hasil pelaporan yang dilakukan Munaroh kepada Kemenko Polhukam pada Kamis, 7 September 2023. Langkah tersebut diambil setelah 8 tahun mandek.
Usai mendapatkan laporan itu, pihaknya langsung bergerak cepat. Dia memanggil sejumlah pihak mulai dari pihak bersengketa, pihak Kelurahan Duri Kepa, Kelurahan Kedoya Utara, BPN Jakarta Barat, serta Kanwil BPN Jakarta.
Meski demikian, Pujo enggan merinci teknis penyidikan dan keterangan sejumlah pihak tersebut. Dia hanya menegaskan tegak lurus berdasarkan aturan yang ada.
Kuasa hukum Munaroh, Solahudin menuturkan Munaroh dan pihak swasta yang bersengketa diketahui memiliki beda bidang tanah. Inilah yang kemudian menjadi sengketa yang menimpa kliennya.
Dia bersyukur laporannya diterima Kemenko Polhukam. Setelah pelaporan itu banyak pihak yang sebelumnya tak ada yang peduli akhirnya memberikan atensinya. "Salah satunya Pemkot Jakarta Barat kini menjadi perhatian," tambahnya.
tulis komentar anda