DPRD DKI Minta Kebijakan WFH ASN Dievaluasi
Selasa, 22 Agustus 2023 - 18:35 WIB
DPRD DKI Jakarta meminta kebijakan Pemprov DKI terkait WFH untuk para ASN dievaluasi kembali. Foto/MPI/Ilustrasi.Dok
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta meminta kebijakan Pemprov DKI terkait Work From Home (WFH) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) dievaluasi kembali. Pasalnya keinginan untuk mengurangi polusi udara memerlukan dukungan lebih dari masyarakat Jakarta bukan hanya ASN saja.
Ketua Komisi D DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, kebijakan WFH bagi para ASN tersebut, dikhawatirkan tidak berjalan dengan baik. Karena, untuk mengurangi polusi udara memerlukan dukungan lebih dari masyarakat Jakarta.
"Saya minta untuk dievaluasi. Apakah mereka WFH di rumah, atau mereka jalan-jalan. Jadi harapannya, betul-betul mereka di rumah tidak lagi jalan," kata Ida di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/8/2023).
"Kebijakan-kebijakan yang dilakukan, harapannya adalah ada hasil untuk mengurangi polusi di Jakarta. Tapi apakah ini bisa berjalan dengan baik, semuanya membutuhkan dukungan seluruh masyarakat DKI Jakarta dan daerah penyangga," sambungnya.
Komisi D juga telah melakukan pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, untuk pembahasan polusi udara. Saat ini, selain WFH kebijakan Pemprov DKI berupaya dalam Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk membuat hujan buatan, guna mengurangi polusi Jakarta.
Namun, hasil dari TMC tidak berjalan mulus karena awan di Jakarta tak mendukung untuk membuat hujan buatan. "Harapannya setelah rapat ini, ada beberapa hal yang bisa diselesaikan. Kemarin kan awalnya mau membuat hujan buatan, tapi tadi hasil paparannya awan tidak mendukung untuk membuat hujan buatan," ucapnya.
Ketua Komisi D DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, kebijakan WFH bagi para ASN tersebut, dikhawatirkan tidak berjalan dengan baik. Karena, untuk mengurangi polusi udara memerlukan dukungan lebih dari masyarakat Jakarta.
"Saya minta untuk dievaluasi. Apakah mereka WFH di rumah, atau mereka jalan-jalan. Jadi harapannya, betul-betul mereka di rumah tidak lagi jalan," kata Ida di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/8/2023).
"Kebijakan-kebijakan yang dilakukan, harapannya adalah ada hasil untuk mengurangi polusi di Jakarta. Tapi apakah ini bisa berjalan dengan baik, semuanya membutuhkan dukungan seluruh masyarakat DKI Jakarta dan daerah penyangga," sambungnya.
Komisi D juga telah melakukan pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, untuk pembahasan polusi udara. Saat ini, selain WFH kebijakan Pemprov DKI berupaya dalam Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk membuat hujan buatan, guna mengurangi polusi Jakarta.
Namun, hasil dari TMC tidak berjalan mulus karena awan di Jakarta tak mendukung untuk membuat hujan buatan. "Harapannya setelah rapat ini, ada beberapa hal yang bisa diselesaikan. Kemarin kan awalnya mau membuat hujan buatan, tapi tadi hasil paparannya awan tidak mendukung untuk membuat hujan buatan," ucapnya.
(hab)
tulis komentar anda