WFH ASN di DKI Jakarta Baru Berjalan untuk 13 Persen Pegawai
Selasa, 22 Agustus 2023 - 13:03 WIB
Sistem kerja Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah memasuki hari kedua, Selasa (22/8/2023). Foto: Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Sistem kerja Work From Home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah memasuki hari kedua, Selasa (22/8/2023). Namun sejauh ini belum seluruhnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menerapkan WFH.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani mengatakan, WFH ASN baru berjalan untuk 13 persen pegawai. WFH baru untuk pegawai yang bukan bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Etty menuturkan, total ASN di DKI Jakarta mencapai 51.714 orang, ditambah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6.396 orang. Dari jumlah itu, pegawai yang bisa melakukan WFH hanya sebanyak 15.335 orang.
Jumlah 15.335 orang tersebut merupakan pegawai yang tidak melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Hingga hari ini, dari jumlah 15.335 orang tersebut baru 2.000-an orang yang sudah melakukan WFH.
"Kalau di SE (surat edaran) yang boleh melakukan WFH yang bukan pelayanan langsung. Nah, yang bukan pelayanan langsung itu jumlahnya ada 15.335 orang PNS. Dari jumlah itu kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen, sekitar 2000-an," kata Etty kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).
Menurut dia, Hal itu dikarenakan surat edaran pemberlakuan WHF baru saja terbit. Sehingga bagi pegawai yang seharusnya melakukan WFH harus tetap ngantor karena masih banyak kegiatan.
"Ada SKPD yang belum bikin jadwal siapa-siapa yang harus WFH. Hari ini sudah kita sosialisasikan lagi. Mudah-mudahan hari ini kita akan tarik lagi datanya," ucap Etty.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani mengatakan, WFH ASN baru berjalan untuk 13 persen pegawai. WFH baru untuk pegawai yang bukan bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Etty menuturkan, total ASN di DKI Jakarta mencapai 51.714 orang, ditambah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6.396 orang. Dari jumlah itu, pegawai yang bisa melakukan WFH hanya sebanyak 15.335 orang.
Jumlah 15.335 orang tersebut merupakan pegawai yang tidak melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat. Hingga hari ini, dari jumlah 15.335 orang tersebut baru 2.000-an orang yang sudah melakukan WFH.
"Kalau di SE (surat edaran) yang boleh melakukan WFH yang bukan pelayanan langsung. Nah, yang bukan pelayanan langsung itu jumlahnya ada 15.335 orang PNS. Dari jumlah itu kemarin yang melakukan WFH baru 13 persen, sekitar 2000-an," kata Etty kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).
Menurut dia, Hal itu dikarenakan surat edaran pemberlakuan WHF baru saja terbit. Sehingga bagi pegawai yang seharusnya melakukan WFH harus tetap ngantor karena masih banyak kegiatan.
"Ada SKPD yang belum bikin jadwal siapa-siapa yang harus WFH. Hari ini sudah kita sosialisasikan lagi. Mudah-mudahan hari ini kita akan tarik lagi datanya," ucap Etty.
tulis komentar anda