Ribuan Tenaga Medis Demo di Gedung DPR, Ini Tuntutannya

Banyaknya jumlah regulasi, lanjut Adib, tak berbanding lurus dengan kemampuan regulasi itu menyelesaikan berbagai persoalan. Jika aturan-aturan hukum yang dikeluarkan tidak sinkron, salah satu akibatnya adalah tidak adanya kepastian hukum bagi rakyat.

”Dalam hal ini tenaga medis dan kesehatan, juga masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan, sejak draft RUU Kesehatan Omnibus Law bocor' pada tahun 2022 lalu, para tenaga medis dan kesehatan gelisah.

Hal itu karena selain proses rancangan yang tidak transparan, namun juga isi RUU tersebut yang tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi para tenaga medis dan kesehatan untuk bekerja.

“Bahkan selama 3 tahun masa pandemi, para tenaga medis dan kesehatan selalu berada di garis depan dan benteng terakhir untuk melindungi pemerintah dan masyarakat,” katanya.