Menteri Hadi Serahkan Sertifikat Tanggul Penahan Banjir DKI Jakarta
Jum'at, 19 Mei 2023 - 21:19 WIB
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat HPL pada lokasi pembangunan tanggul laut NCICD kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Foto: Ist
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) pada lokasi pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk kawasan Cilincing dan Kalibaru, Jakarta Utara.
Selain persoalan tanah, masih banyak permasalahan lainnya yang harus bersama-sama diselesaikan di Jakarta yaitu sampah, banjir, dan kemacetan.
"Sertifikat HPL tanggul penahan banjir ini adalah upaya supaya Jakarta terhindar dari masalah banjir," ujar Hadi, Jumat (19/5/2023).
Menurut dia, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi visi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi sebesar Rp5.219 triliun.
"Pada tahun 2022, nilai ekonomi yang didapat dari PNBP, Hak Tanggungan, Peralihan Hak, dan BPTHB di Jakarta mencapai Rp120 triliun. Potensi yang sangat besar sekali," katanya.
Maka itu, dia berharap adanya penahan tanggul tersebut dapat semakin meningkatkan nilai tambah ekonomi baik dari segi pendaftaran tanah maupun Hak Tanggungan, serta pelayanan pertanahan lainnya.
"Kami berharap dengan penyerahan sertifikat tanggul penahan banjir membuat Jakarta semakin maju," ujar mantan Panglima TNI itu.
Dia juga menyerahkan sertifikat aset Pemprov DKI sebanyak 162 sertifikat yang tersebar di Jakarta Utara sebanyak 118 bidang, di Jakarta Selatan sebanyak 30 bidang, di Jakarta Timur 11 bidang, dan tiga bidang di Jakarta Barat.
Dalam rangkaian acara tersebut, Menteri Hadi juga mendeklarasikan Kota Jakarta Pusat sebagai kota lengkap sekaligus melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk bersinergi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Asistensi Pencegahan serta Penanganan Permasalahan Tanah Aset Provinsi DKI Jakarta.
"Kota Jakarta Pusat menjadi kota ketujuh yang menjadi kota lengkap. Kami menunggu kesiapan kota lainnya supaya DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjadi kota lengkap," ucapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Kantor Wilayah BPN, Sekda DKI Jakarta serta sejumlah Pejabat Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN.
Selain persoalan tanah, masih banyak permasalahan lainnya yang harus bersama-sama diselesaikan di Jakarta yaitu sampah, banjir, dan kemacetan.
"Sertifikat HPL tanggul penahan banjir ini adalah upaya supaya Jakarta terhindar dari masalah banjir," ujar Hadi, Jumat (19/5/2023).
Baca Juga
Menurut dia, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi visi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi sebesar Rp5.219 triliun.
"Pada tahun 2022, nilai ekonomi yang didapat dari PNBP, Hak Tanggungan, Peralihan Hak, dan BPTHB di Jakarta mencapai Rp120 triliun. Potensi yang sangat besar sekali," katanya.
Maka itu, dia berharap adanya penahan tanggul tersebut dapat semakin meningkatkan nilai tambah ekonomi baik dari segi pendaftaran tanah maupun Hak Tanggungan, serta pelayanan pertanahan lainnya.
"Kami berharap dengan penyerahan sertifikat tanggul penahan banjir membuat Jakarta semakin maju," ujar mantan Panglima TNI itu.
Dia juga menyerahkan sertifikat aset Pemprov DKI sebanyak 162 sertifikat yang tersebar di Jakarta Utara sebanyak 118 bidang, di Jakarta Selatan sebanyak 30 bidang, di Jakarta Timur 11 bidang, dan tiga bidang di Jakarta Barat.
Dalam rangkaian acara tersebut, Menteri Hadi juga mendeklarasikan Kota Jakarta Pusat sebagai kota lengkap sekaligus melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk bersinergi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dan Asistensi Pencegahan serta Penanganan Permasalahan Tanah Aset Provinsi DKI Jakarta.
"Kota Jakarta Pusat menjadi kota ketujuh yang menjadi kota lengkap. Kami menunggu kesiapan kota lainnya supaya DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjadi kota lengkap," ucapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Kepala Kantor Wilayah BPN, Sekda DKI Jakarta serta sejumlah Pejabat Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN.
(jon)
tulis komentar anda