Jokowi: E-budgeting untuk Membangun Sistem Keterbukaan
Jokowi: E-budgeting untuk Membangun Sistem Keterbukaan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal E-budgeting yang digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyusun APBD DKI 2015. E-budgeting ini untuk membuktikan sitem kerja yang transparan.
"E-budgeting ini kan ada prosesnya, ada pembahasannya. Ini membangun sistem ada transparansi dan keterbukaan. Kalau sistemnya bagus bisa di-lock kalau ada barang yang enggak benar masuk," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3/2015).
Karena, kata dia, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mampu mengecek 57.000 item yang ada di APBD DKI. Maka itu, sambungnya, Pemprov DKI menggunakan E-budgeting.
"Tanya Pak Ahok (mengecek 57.000 item APBD DKI) coba, enggak bisa. Artinya, mengontrolnya sulit, sistemlah (E-budgeting) yang mengontrol," tukasnya.
Dia mengakui, kalai sistem E-budgeting ini merupakan program yang sudah direncanakan dirinya bersama Ahok saat duduk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, tidak berhasil dan dilanjutkan oleh Ahok.
"Di tangan Pak Gubernur (Ahok) berhasil," tukasnya.
"E-budgeting ini kan ada prosesnya, ada pembahasannya. Ini membangun sistem ada transparansi dan keterbukaan. Kalau sistemnya bagus bisa di-lock kalau ada barang yang enggak benar masuk," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3/2015).
Karena, kata dia, Pemprov DKI Jakarta tidak akan mampu mengecek 57.000 item yang ada di APBD DKI. Maka itu, sambungnya, Pemprov DKI menggunakan E-budgeting.
"Tanya Pak Ahok (mengecek 57.000 item APBD DKI) coba, enggak bisa. Artinya, mengontrolnya sulit, sistemlah (E-budgeting) yang mengontrol," tukasnya.
Dia mengakui, kalai sistem E-budgeting ini merupakan program yang sudah direncanakan dirinya bersama Ahok saat duduk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, tidak berhasil dan dilanjutkan oleh Ahok.
"Di tangan Pak Gubernur (Ahok) berhasil," tukasnya.
(mhd)
Explore More