Ahok: Dana Siluman Ada Sejak Tahun 2012
Ahok: Dana Siluman Ada Sejak Tahun 2012
A
A
A
JAKARTA - Saat melaporkan soal dana siluman di APBD DKI Jakarta, Gubernur DKI Basuki T Purnama mengungkapkan bahwa hal tersebut sudah ada sejak tahun 2012.
Ahok mengaku kehadirannya di Gedung KPK telah membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang diajukan dengan e-budgeting dan telah disepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, terdapat selisih cukup banyak hingga Rp12 triliun. Ahok mengungkapkan, ketika membuat APBD tersebut, para anggota DPRD DKI juga salah meng-crop-nya.
"Kita juga minta BPKP untuk audit 2015. Yang 2014 sudah menyerahkan audit dan 2012-2013 sudah ada auditnya," ujar Ahok di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, (27/2/2015).
Dalam mendapatkan bukti tersebut kata dia, pihaknya telah melakukan penyisiran melalui print out ulang.
"Contoh 2014 sekolah ada 55 yang kecolongan padahal waktu itu memasukkan saat 2014, kepala dinas pendidikan pun ketika memasukkan ke dalam beliau berhasil menyisir Rp3,43 triliun yang tidak dieksekusi. Tapi ternyata ada 55 kegiatan yang tereksekusi juga hampir Rp6 miliar untuk UPS," jelasnya.
"Dan semua kepsek kaget tidak pernah memesan UPS. saya kira UPS juga tidak ada harganya sampai Rp6 miliar. saya serahkan ke KPK untuk masuk," sambungnya.
Ahok mengungkapkan, dana siluman tersebut telah ada sejak tahun 2012. Namun paling banyak di tahun 2014 dan 2015. Menurutnya, mengapa pihaknya baru melaporkan hal tersebut lantaran, pihaknya perlu memasukkan terlebih dahulu anggaran tersebut ke dalam sistem dan dihitung kemudian pihanya juga harus mencari dan menyisirnya.
"Ini betul-betul banyak, Rp73 triliun. Ini kami berterimakasih ke Bappeda yang bekerja sampai pagi utuk menyisir," tutur Ahok.
Dia mengungkapkan, pada dasarnya pihaknya berencana melaporkan sejak Presiden Joko Widodo masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Tapi buktinya tidak pernah ada karena selama ini SKPD yang isi. Setelah ada e budgeting, SKPD tidak bisa isi. ini DPRD yang membuatnya. ini baik untuk kami laporkan," tegasnya.
Ahok mengaku kehadirannya di Gedung KPK telah membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang diajukan dengan e-budgeting dan telah disepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh anggota DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya, terdapat selisih cukup banyak hingga Rp12 triliun. Ahok mengungkapkan, ketika membuat APBD tersebut, para anggota DPRD DKI juga salah meng-crop-nya.
"Kita juga minta BPKP untuk audit 2015. Yang 2014 sudah menyerahkan audit dan 2012-2013 sudah ada auditnya," ujar Ahok di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, (27/2/2015).
Dalam mendapatkan bukti tersebut kata dia, pihaknya telah melakukan penyisiran melalui print out ulang.
"Contoh 2014 sekolah ada 55 yang kecolongan padahal waktu itu memasukkan saat 2014, kepala dinas pendidikan pun ketika memasukkan ke dalam beliau berhasil menyisir Rp3,43 triliun yang tidak dieksekusi. Tapi ternyata ada 55 kegiatan yang tereksekusi juga hampir Rp6 miliar untuk UPS," jelasnya.
"Dan semua kepsek kaget tidak pernah memesan UPS. saya kira UPS juga tidak ada harganya sampai Rp6 miliar. saya serahkan ke KPK untuk masuk," sambungnya.
Ahok mengungkapkan, dana siluman tersebut telah ada sejak tahun 2012. Namun paling banyak di tahun 2014 dan 2015. Menurutnya, mengapa pihaknya baru melaporkan hal tersebut lantaran, pihaknya perlu memasukkan terlebih dahulu anggaran tersebut ke dalam sistem dan dihitung kemudian pihanya juga harus mencari dan menyisirnya.
"Ini betul-betul banyak, Rp73 triliun. Ini kami berterimakasih ke Bappeda yang bekerja sampai pagi utuk menyisir," tutur Ahok.
Dia mengungkapkan, pada dasarnya pihaknya berencana melaporkan sejak Presiden Joko Widodo masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Tapi buktinya tidak pernah ada karena selama ini SKPD yang isi. Setelah ada e budgeting, SKPD tidak bisa isi. ini DPRD yang membuatnya. ini baik untuk kami laporkan," tegasnya.
(ysw)
Explore More