Pelat Merah Bekasi Akan Isi Bahan Bakar Minyak Elektronik

JAKARTA - Pemkot Bekasi berencana menerapkan sistem pengisian bahan bakar minyak (BBM) elektronik bagi kendaraan operasional dan truk sampah. Sistem itu diberlakukan untuk mengantisipasi kecurangan oleh sopir truk sampah setiap mengisi BBM.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, hasil audit ditemukan indikasi penyelewengan penggunaan dana operasional truk sampah. Oknum sopir sengaja mencari keuntungan ketika mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum.”Modusnya untuk uang rokok dan makan,” katanya kepada wartawan Kamis 19 Februari kemarin.

Namun Ketua Partai Golkar Bekasi tak menyebut nilai kerugian akibat kecurangan tersebut. Rahmat Effendi menuturkan, jika kecurangan itu terus dibiarkan, maka dikhawatirkan menjerumus pada tindak pidana.Karena itu, untuk mengantisipasinya akan diberlakukan kartu elektronik (cashless) di setiap kendaraan truk sampah.

Kebijakan itu, lanjut dia, tentunya akan dibarengi dengan pemberian kesejahteraan para awak truk sampah di Kota Bekasi. Tahun ini, awak truk sampah mendapatkan gaji sebesar Rp1,5 juta per bulan. Gaji pegawai harian lepas itu naik Rp500.000 dari tahun sebelumnya Rp1 juta per bulan.

Selain armada sampah, lanjut dia, sistem itu akan diterapkan kepada seluruh kendaraan operasional pegawai Kota Bekasi. Pemerintah kerjasama dengan PT Pertamina Retail.”Untuk truk sampah secepatnya menggunakan cashless, kalau pegawai diupayakan mulai bulan depan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Abdillah, menambahkan, anggaran pembelian BBM truk sampah mencapai Rp12 miliar setahun untuk 190 unit. Menurutnya, satu unit truk sampah diberikan dana operasional sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, zona angkut terdekat diberikan jatah sebanyak 19 liter per hari.

Direktur Utama PT Pertamina Retail,Toharso menjelaskan cara kerja dari cashless nanti adalah dengan menempelkan kartu di badan truk sampah. Ketika akan mengisi BBM, petugas SPBU cukup melakukan scan kartu.”Data pengisian akan tercatat, dan setiap bulan laporannya akan kami kirim,” ungkapnya.

Toharso menjelaskan, sistem pengisian secara elektronik tersebut, merupakan sistem pascabayar. Saat ini tercatat ada 300 korporasi dan lembaga yang menerapkan sistem cashless. Keuntungannya berupa kuasa kontrol, untuk menghindari penyalahgunaan anggaran operasional.