DPRD imbau Pemkot Tangerang soal kesehatan gratis

Sindonews.com - Anggota DPRD Tangerang dari Fraksi PKS Saeroji meminta, Pemerintah Kota Tangerang mengkaji ulang kebijakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat agar tidak lagi membebani APBD 2014.

Karena, kata dia, pembiayaan kesehatan gratis kepada masyarakat harus dikaji lebih dalam agar nantinya tidak berdampak kepada APBD seperti yang terjadi di tahun 2013.

"Kita menginginkan kebijakan yang jelas pada 2014 nanti. Tahun depan RSUD Kota Tangerang mulai beroperasi dan itu membutuhkan biaya operasional besar, Puskesmas rawat inap juga akan diterapkan. Ditambah lagi hutang klaim rumah sakit di tahun 2013 yang belum dibayar. Jangan sampai ini jadi masalah dan dampaknya jadi pembengkakan anggaran," katanya, Rabu (13/11/2013).

Menurut Saeroji, anggaran kesehatan yang diajukan Pemkot Tangerang dalam RAPBD 2014 sebesar Rp512,08 miliar. Jumlah tersebut sekira 16,09 persen dari total RAPBD sebesar Rp3,007 triliun.

"Jumlah ini lumayan besar. Tapi apakah bisa optimal? Hutang rumah sakit saja masih ada yang belum dibayar, dan ini dianggarkan pada RAPBD 2014. Bisa habis dananya untuk bayar hutang," cetusnya.

Dia berharap, hutang klaim pengobatan rumah sakit diaudit. Dia mempertanyakan kenapa jumlah hutang tersebut bisa mencapai Rp150 miliar lebih.

"Kok sampai luar biasa. Pengeluaran bisa Rp20 miliar per bulan. Ini harus diaudit lagi, jangan hanya diverifikasi. Sehingga tahun depan APBD bisa sampai ke masyarakat yang berhak," tukasnya.