Ratusan karyawan outsourcing PLN demo
Ratusan karyawan outsourcing PLN demo
A
A
A
Sindonews.com - Kantor pusat PLN, di Jalan Trunojoyo, digeruduk ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Mereka menuntut penghapusan sistem tenaga kerja outsourcing dan peningkatan karyawan tetap di PLN.
Pantauan Sindonews, gelombang masa dari buruh itu menyemut di depan pintu gerbang Kantor PLN sambil berorasi di atas dua mobil komando. "Hapuskan sistem outsourcing," teriak salah satu demonstran dengan lantang, di Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Di lokasi, ratusan petugas kepolisian berseragam lengkap nampak berjaga di halaman PLN, mengantisipasi terjadinya kericuhan dan mengatur arus lalu lintas yang sedikit tersendat.
Reza (28), buruh PLN Bekasi mengaku, sudah 15 tahun bekerja di perusahan BUMN ini. Namun masih bersatus pegawai outsourching dan belum diangkat menjadi karyawan tetap. Atas dasar itulah, dirinya bergabung dengan FSPMI dan menuntut karyawan outsourcing PLN diangkat menjadi karyawan tetap dengan gaji yang sesuai.
"Tuntutan kami, karyawan outsourcing PLN diangkat menjadi karyawan tetap. Saya sudah 15 tahun tapi masih outsourcing, gaji kurang lebih Rp2,1 juta di tingkat Bekasi. Itu juga masih ada potongan Rp300 ribu," bebernya.
Dia menambahkan, seluruh pejabat PLN telah mengetahui perundang-undangan pekerjaan yang boleh memakai sistem outsourcing. Di perusahaan BUMN seperti PLN, sistem seperti ini seharusnya tidak boleh diterapkan kepada karyawan.
"Dulu diimingi seperti itu (diangkat), tapi belum terealisasi sampai sekarang," terangnya.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja FSPMI Jawa Barat Cepi Musthafa menyesalkan sikap para pejabat PLN yang masih menerapkan sistem outsourcing kepada karyawannya. Padahal mereka mengetahui jika hal ini tidak benar.
"Sampai sekarang kami masih outsourcing. Padahal tidak sesuai dengan peraturan. Yang boleh outsourcing itu hanya 5 jenis pekerjaan," tukasnya.
Cepi mengancam, apabila pemerintah atau pejabat PLN tidak menghiraukan tuntutan para buruh, mereka akan melakukan mogok nasional pada Agustus mendatang.
"Jika tuntutan kami ini tidak diindahkan, maka kami akan lakukan mogok nasional di seluruh Indonesia, pada 16 Agustus 2013 nanti," tegasnya
Ditambahkan dia, dari sekian banyak buruh di PLN, rata-rata sudah bekerja hingga puluhan tahun, tepatnya antara 20-30 tahun. Namun ironisnya, masih tetap menjadi karyawan outsourcing dan berstatus pekerja kontrak. Sementara tunjangan kesehatan, hanya Jamsostek, meski posisi karyawan sebagai pekerja inti.
"Kami berharap, pemerintah maupun Menteri BUMN Dahlan Iskan mendengar tuntutan kami. Kita kerja di bawah pendor, saya harap pendor ini dihilangkan supaya biayanya langsung kepada kami. Itu saja harapan kami," pungkasnya.
Pantauan Sindonews, gelombang masa dari buruh itu menyemut di depan pintu gerbang Kantor PLN sambil berorasi di atas dua mobil komando. "Hapuskan sistem outsourcing," teriak salah satu demonstran dengan lantang, di Jakarta, Rabu (12/6/2013).
Di lokasi, ratusan petugas kepolisian berseragam lengkap nampak berjaga di halaman PLN, mengantisipasi terjadinya kericuhan dan mengatur arus lalu lintas yang sedikit tersendat.
Reza (28), buruh PLN Bekasi mengaku, sudah 15 tahun bekerja di perusahan BUMN ini. Namun masih bersatus pegawai outsourching dan belum diangkat menjadi karyawan tetap. Atas dasar itulah, dirinya bergabung dengan FSPMI dan menuntut karyawan outsourcing PLN diangkat menjadi karyawan tetap dengan gaji yang sesuai.
"Tuntutan kami, karyawan outsourcing PLN diangkat menjadi karyawan tetap. Saya sudah 15 tahun tapi masih outsourcing, gaji kurang lebih Rp2,1 juta di tingkat Bekasi. Itu juga masih ada potongan Rp300 ribu," bebernya.
Dia menambahkan, seluruh pejabat PLN telah mengetahui perundang-undangan pekerjaan yang boleh memakai sistem outsourcing. Di perusahaan BUMN seperti PLN, sistem seperti ini seharusnya tidak boleh diterapkan kepada karyawan.
"Dulu diimingi seperti itu (diangkat), tapi belum terealisasi sampai sekarang," terangnya.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja FSPMI Jawa Barat Cepi Musthafa menyesalkan sikap para pejabat PLN yang masih menerapkan sistem outsourcing kepada karyawannya. Padahal mereka mengetahui jika hal ini tidak benar.
"Sampai sekarang kami masih outsourcing. Padahal tidak sesuai dengan peraturan. Yang boleh outsourcing itu hanya 5 jenis pekerjaan," tukasnya.
Cepi mengancam, apabila pemerintah atau pejabat PLN tidak menghiraukan tuntutan para buruh, mereka akan melakukan mogok nasional pada Agustus mendatang.
"Jika tuntutan kami ini tidak diindahkan, maka kami akan lakukan mogok nasional di seluruh Indonesia, pada 16 Agustus 2013 nanti," tegasnya
Ditambahkan dia, dari sekian banyak buruh di PLN, rata-rata sudah bekerja hingga puluhan tahun, tepatnya antara 20-30 tahun. Namun ironisnya, masih tetap menjadi karyawan outsourcing dan berstatus pekerja kontrak. Sementara tunjangan kesehatan, hanya Jamsostek, meski posisi karyawan sebagai pekerja inti.
"Kami berharap, pemerintah maupun Menteri BUMN Dahlan Iskan mendengar tuntutan kami. Kita kerja di bawah pendor, saya harap pendor ini dihilangkan supaya biayanya langsung kepada kami. Itu saja harapan kami," pungkasnya.
(san)
Explore More