Jokowi-Ahok diminta perhatikan siswa miskin di sekolah swasta

Sindonews.com - Masyarakat masih mengeluhkan tidak maksimalnya Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang menjadi bagian dari kebijakan Jokowi-Ahok menuju cita-cita Jakarta Baru. Hal ini diungkapkan oleh Dika Mohammad, Humas Aksi Karnaval Dewan Pimpinan Nasional- Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPN SRMI)

"Masih banyak laporan dari masyarakat. Banyaknya anak orang miskin yang tidak sanggup bayar. Mereka juga tidak mendapat solusi dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan," ujar Dika, di depan Balai Kota, Kamis (7/3/2013).

Ia juga menyampaikan, saat ini Pemda baru sanggup menggratiskan SD, SMP dan SMA negeri. Sementara sekolah swasta baru mendapat subsidi 30 persen, dan baru akan disubsidi 100 persen, 2017 mendatang.

"Kasian, siswa miskin di sekolah swasta, jika tidak termasuk kuota 30 persen, penerima subsidi tetap harus membayar," terangnya.

Karena itu, lanjutnya, pemerintah dapat memperhatikan siswa-siswa miskin di sekolah swasta khususnya akses KJP, agar mereka tidak di persulit dalam mendapatkan pendidikan di sekolah hanya karena kesulitan membayar uang sekolah.