Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Depok ingin direlokasi
Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Depok ingin direlokasi
A
A
A
Sindonews.com - Warga bantaran Sungai Ciliwung di RT 005/014 Kemirimuka, Beji, Depok kerap kali menjadi korban banjir kiriman, dari bendung Katulampa Bogor. Sedikitnya 20 kepala keluarga, atau 40 jiwa selalu was-was jika bendung Katulampa sudah mencapai status siaga I.
Padahal, warga disana sudah berulang kali ingin teriak minta direlokasi. Namun hal itu tak kunjung dilakukan oleh Pemerintah Kota, dengan alasan warga sudah melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS).
Warga ingin Pemerintah Kota Depok mencontoh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yang memindahkan warga korban banjir Pluit ke Marunda. Ketua RT setempat bahkan mengagumi sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama yang tegas dalam mengambil keputusan.
"Kami ingin pemerintah kota Depok seperti Jokowi-Ahok, saya bangga mereka ada solusi untuk korban banjir," tuturnya kepada wartawan di lokasi, Selasa (05/03/2013).
Ia juga menyesalkan sikap Pemerintah Kota Depok, yang justru menyalahkan warga yang tinggal di bantaran sungai. Sebab warga mengaku memiliki surat tanah resmi dari Badan Pertanahan Negara (BPN).
"Pemkot bukan cari solusi, tapi cari kesalahan. Kami ada suratnya, warga jangan disalahin. Kami mau direlokasi kok. Bebasin dulu lah tanah warga, paling anggaran dari pemerintah enggak besar pakai APBD, cuma 20 rumah kok," tukasnya.
Padahal, warga disana sudah berulang kali ingin teriak minta direlokasi. Namun hal itu tak kunjung dilakukan oleh Pemerintah Kota, dengan alasan warga sudah melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS).
Warga ingin Pemerintah Kota Depok mencontoh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, yang memindahkan warga korban banjir Pluit ke Marunda. Ketua RT setempat bahkan mengagumi sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama yang tegas dalam mengambil keputusan.
"Kami ingin pemerintah kota Depok seperti Jokowi-Ahok, saya bangga mereka ada solusi untuk korban banjir," tuturnya kepada wartawan di lokasi, Selasa (05/03/2013).
Ia juga menyesalkan sikap Pemerintah Kota Depok, yang justru menyalahkan warga yang tinggal di bantaran sungai. Sebab warga mengaku memiliki surat tanah resmi dari Badan Pertanahan Negara (BPN).
"Pemkot bukan cari solusi, tapi cari kesalahan. Kami ada suratnya, warga jangan disalahin. Kami mau direlokasi kok. Bebasin dulu lah tanah warga, paling anggaran dari pemerintah enggak besar pakai APBD, cuma 20 rumah kok," tukasnya.
(stb)
Explore More