Gugatan kepada Jokowi bermuatan politik?

Sindonews.com - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Jokowi bertubi-tubi dihantam gugatan yang mengatasnamakan warga Solo. Namun semua gugatan itu dilihat Jokowi sarat dengan muatan politis.

Jokowi mengaku terbiasa menghadapi gugatan menjelang Pilkada. Selama dua kali mengikuti Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah, dan sekali Pilgub DKI Jakarta.

Gugatan tersebut antara lain terkait perizinan, ketidakberesan proyek infrastruktur perhubungan, KTP, hingga penyelewengan program Bantuan Pendidikan Masyarakat Surakarta (BPMKS). Jokowi melihat semuanya bermuatan politis.

“Saya tidak mau menyebut-nyebut orang lain dan menjelek-jelekkan orang lain,” katanya berkeyakinan gugatan kepada dirinya kental motif tersebut, Selasa (4/9/2012).

Pekan lalu, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka menuduh Jokowi melakukan pembiaran terhadap dugaan korupsi Bantuan Pendidikan Masyarakat Surakarta (BPMKS) tahun 2010. Para pelapor menuding adanya penyelewengan anggaran Belanja Hibah kepada sekolah negeri dan swasta di Kota Solo terkait program bantuan pendidikan itu.

Kini, Tim Pembela Masyarakat Surakarta (TPMS) menilai Jokowi telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada warga Solo karena maju dalam Pilkada DKI Jakarta.

Mereka menuntut ganti rugi kepada Jokowi senilai Rp 340 miliar. Dengan rincian, kerugian materi Rp140 miliar dan imaterial sebesar Rp200 miliar.