Jimly anggap Perludem tidak paham
Jimly anggap Perludem tidak paham
A
A
A
Sindonews.com - Kritikan pedas dilontarkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait sidang pelanggaran kode etik Ketua KPU DKI mendapat tanggapan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie.
Menurut Jimly, ungkapan Perludem, menunjukkan ketidaktahuan seseorang tentang sidang kodek etik. "Orang enggak ngerti, tidak usah dilayani, bodoh kan bukan dosa. Nanti juga mereka ngerti sendiri," ujar Jimly kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Jumat (29/6/2012).
Dijelaskan Jimly, sidang kode etik digelarnya dengan terduga Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar bukan pertama kalinya. Sidang yang sama, juga pernah dipraktikkan tahun 2010.
Karena itu, Jimly menyarankan kepada pihak Perludem agar mempelajari aturan mekanisme sidang kode etik. "Suruh pelajari saja aturannya," pungkasnya.
Seperti diketahui, Deputi Direktur Perludem Veri Junaidi mempersoalkan sidang kode etik digelar DKPP itu. Sidang perdana Menurutnya, sidang digelar Rabu 27 Juni 2012 itu janggal.
Sidang itu tidak didahului dengan kajian Panwaslu DKI Jakarta. Seharusnya, kajian Panwaslu atas laporan atau temuan dugaan pelanggaran kode etik menjadi dasar bagi DKPP untuk melakukan verifikasi.
Apabila kajian Panwaslu menunjukkan adanya dugaan kuat pelanggaran yang disertai bukti dan saksi yang cukup, sambungnya, DKPP baru boleh mengklarifikasi dan menyidangkan kasus dugaan pelanggaran tersebut.(lin)
Menurut Jimly, ungkapan Perludem, menunjukkan ketidaktahuan seseorang tentang sidang kodek etik. "Orang enggak ngerti, tidak usah dilayani, bodoh kan bukan dosa. Nanti juga mereka ngerti sendiri," ujar Jimly kepada Sindonews melalui pesan singkatnya, Jumat (29/6/2012).
Dijelaskan Jimly, sidang kode etik digelarnya dengan terduga Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar bukan pertama kalinya. Sidang yang sama, juga pernah dipraktikkan tahun 2010.
Karena itu, Jimly menyarankan kepada pihak Perludem agar mempelajari aturan mekanisme sidang kode etik. "Suruh pelajari saja aturannya," pungkasnya.
Seperti diketahui, Deputi Direktur Perludem Veri Junaidi mempersoalkan sidang kode etik digelar DKPP itu. Sidang perdana Menurutnya, sidang digelar Rabu 27 Juni 2012 itu janggal.
Sidang itu tidak didahului dengan kajian Panwaslu DKI Jakarta. Seharusnya, kajian Panwaslu atas laporan atau temuan dugaan pelanggaran kode etik menjadi dasar bagi DKPP untuk melakukan verifikasi.
Apabila kajian Panwaslu menunjukkan adanya dugaan kuat pelanggaran yang disertai bukti dan saksi yang cukup, sambungnya, DKPP baru boleh mengklarifikasi dan menyidangkan kasus dugaan pelanggaran tersebut.(lin)
(hyk)
Explore More