Jadi Penyumbang Terbesar Pasien Corona, DKI Jakarta Bersiap Dikarantina
Jadi Penyumbang Terbesar Pasien Corona, DKI Jakarta Bersiap Dikarantina
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat bersiap menerapkan karantina untuk wilayah DKI Jakarta. Langkah ini akan diambil mengingat Ibu Kota menjadi penyumbang terbanyak pasien yang terjangkit virus corona (Covid-19).
Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan di Jakarta kemarin. Menurut dia, jika karantina diterapkan maka pemerintah akan menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin agar tidak menderita akibat kebijakan tersebut. “Bukan lockdown, jadi kita lakukan karantina,” kata Luhut. (Baca: DKI-Pusat Masih Godok Skema Bantuan Bagi Masyarakat terdampak Corona)
Pemerintah, kata Luhut, juga akan mengkaji mengenai beberapa rute yang akan ditutup serta kendaraan yang boleh keluar-masuk DKI Jakarta. Namun yang pasti, kendaraan logistik dan kebutuhan pokok akan tetap beroperasi dan akan diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Jadi ini yang sedang kita kaji apa saja yang boleh lewat,” tandasnya.
Luhut memastikan pasokan bahan pokok aman jika Jakarta dikarantina. Ketersedian 11 bahan pokok akan dijaga ketat agar tidak terjadi penimbunan. Hal ini untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tidak menjadi berkurang. “Kalau bahan pangan sudah diatur sedemikian rupa, dipastikan tidak ada masalah. Jadi, semua fasilitas untuk bahan pangan itu akan diberikan,” ungkapnya.
Menurut Luhut, selain karantina DKI Jakarta, pemerintah sedang merumuskan upaya untuk mencegah bertambahnya kasus corona di Indonesia. Salah satunya dengan membuat badan karantina khusus bagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Badan karantina ini seperti yang dilakukan banyak negara, salah satunya Singapura. “Kami akan membuat tempat karantina selama 14 hari sebelum mereka datang ke Indonesia,” terangnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pemerintah pusat masih menggodok detail kebijakan bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat kondisi perekonomian yang menurun dengan adanya bencana ini. Anies berjanji kebijakan tersebut akan diumumkan setelah final. “Setelah final baru nanti kami umumkan mekanismenya, besarannya, dan lain-lain. Kami tidak ingin mengumumkan sebelum ada kepastian semuanya,” ujarnya di Balaikota DKI Jakarta kemarin.
Sebelumnya Anies mengaku telah mengusulkan karantina wilayah kepada Presiden Joko Widodo. Anie mengaku kewenangannya hanya bisa mengusulkan, sementara pemerintah pusat yang memutuskan. “Keputusan mengenai karantina wilayah ada di kewenangan pusat. Kami di DKI Jakarta memang mengusulkan itu,” kata Anies.
Usulan disampaikan ke Istana melalui surat resmi. Dengan surat itu, Anies menyampaikan aktivitas Jakarta tidak mati meski diberlakukan karantina. “Di dalam usulan kami, saya mengusulkan ada beberapa sektor yang harus tetap berkegiatan,” kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini.
Segala bentuk skenario menghadapi konsekuensi karantina juga telah dipersiapkan, diantaranya distribusi logistik kepada masyarakat selama karantina. “Kita siapkan semua skenario. Hari-hari ini kita mengatur itu semua, termasuk menyusun distribusi logistik untuk masyarakat,” ujarnya.
Anies mengatakan, kondisi penyebaran Covid-19 di Jakarta masih mengkhawatirkan. Tingkat penularannya masih cukup tinggi. “Lonjakan kasus cukup besar. Karena itu, kepada seluruh masyarakat untuk serius dalam melaksanakan pembatasan jaga jarak atau biasa disebut sekarang physical distancing untuk mencegah penularan. Ini harus dikerjakan secara amat serius,” ungkapnya. (Baca juga: Belum Ada Perintah Lockdown, Airin Minta Warga Jaga Diri Masing-Masing)
Sebelumnya beredar sebuah surat telegram nomor STR/414/III/OPS.2./2020 yang memerintahkan para kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk membuat rekayasa penutupan arus lalu lintas dari dan menuju Jakarta selama masa karantina wilayah. Dalam surat tersebut juga dituliskan pengamanan terkait penutupan akses masuk wilayah Jakarta akan dilakukan oleh Polri bersama TNI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, isi surat telegram itu merupakan skema penutupan ruas jalan di Jakarta jika pemerintah mengimbau untuk karantina. Dia menegaskan, Pemprov DKI belum memerintahkan untuk karantina wilayah. Pemerintah hanya mengimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan menerapkan physical distancing atau saling menjaga jarak.
“Sekarang situasi Jakarta masih social distancing, physical distancing. Tapi kita harus tetap latihan. Apa pun yang terjadi, kita sudah latihan,” kata Yusri.
Sementara itu, perintah rekayasa arus lalu lintas bertujuan untuk mengetahui situasi keramaian lalu lintas di masing-masing wilayah hukum Polda Metro Jaya sehingga memudahkan untuk mengerahkan personel pengamanan. “Mau latihan, jadi minta data dulu. Belum ada perintah namanya penutupan. Kita mau tahu jalur-jalur mana dari masing-masing polres,” ungkap Yusri. (Rina Anggraeni/Bima Setiadi/Helmi Syarif)
Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan di Jakarta kemarin. Menurut dia, jika karantina diterapkan maka pemerintah akan menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin agar tidak menderita akibat kebijakan tersebut. “Bukan lockdown, jadi kita lakukan karantina,” kata Luhut. (Baca: DKI-Pusat Masih Godok Skema Bantuan Bagi Masyarakat terdampak Corona)
Pemerintah, kata Luhut, juga akan mengkaji mengenai beberapa rute yang akan ditutup serta kendaraan yang boleh keluar-masuk DKI Jakarta. Namun yang pasti, kendaraan logistik dan kebutuhan pokok akan tetap beroperasi dan akan diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). “Jadi ini yang sedang kita kaji apa saja yang boleh lewat,” tandasnya.
Luhut memastikan pasokan bahan pokok aman jika Jakarta dikarantina. Ketersedian 11 bahan pokok akan dijaga ketat agar tidak terjadi penimbunan. Hal ini untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tidak menjadi berkurang. “Kalau bahan pangan sudah diatur sedemikian rupa, dipastikan tidak ada masalah. Jadi, semua fasilitas untuk bahan pangan itu akan diberikan,” ungkapnya.
Menurut Luhut, selain karantina DKI Jakarta, pemerintah sedang merumuskan upaya untuk mencegah bertambahnya kasus corona di Indonesia. Salah satunya dengan membuat badan karantina khusus bagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Badan karantina ini seperti yang dilakukan banyak negara, salah satunya Singapura. “Kami akan membuat tempat karantina selama 14 hari sebelum mereka datang ke Indonesia,” terangnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pemerintah pusat masih menggodok detail kebijakan bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat kondisi perekonomian yang menurun dengan adanya bencana ini. Anies berjanji kebijakan tersebut akan diumumkan setelah final. “Setelah final baru nanti kami umumkan mekanismenya, besarannya, dan lain-lain. Kami tidak ingin mengumumkan sebelum ada kepastian semuanya,” ujarnya di Balaikota DKI Jakarta kemarin.
Sebelumnya Anies mengaku telah mengusulkan karantina wilayah kepada Presiden Joko Widodo. Anie mengaku kewenangannya hanya bisa mengusulkan, sementara pemerintah pusat yang memutuskan. “Keputusan mengenai karantina wilayah ada di kewenangan pusat. Kami di DKI Jakarta memang mengusulkan itu,” kata Anies.
Usulan disampaikan ke Istana melalui surat resmi. Dengan surat itu, Anies menyampaikan aktivitas Jakarta tidak mati meski diberlakukan karantina. “Di dalam usulan kami, saya mengusulkan ada beberapa sektor yang harus tetap berkegiatan,” kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini.
Segala bentuk skenario menghadapi konsekuensi karantina juga telah dipersiapkan, diantaranya distribusi logistik kepada masyarakat selama karantina. “Kita siapkan semua skenario. Hari-hari ini kita mengatur itu semua, termasuk menyusun distribusi logistik untuk masyarakat,” ujarnya.
Anies mengatakan, kondisi penyebaran Covid-19 di Jakarta masih mengkhawatirkan. Tingkat penularannya masih cukup tinggi. “Lonjakan kasus cukup besar. Karena itu, kepada seluruh masyarakat untuk serius dalam melaksanakan pembatasan jaga jarak atau biasa disebut sekarang physical distancing untuk mencegah penularan. Ini harus dikerjakan secara amat serius,” ungkapnya. (Baca juga: Belum Ada Perintah Lockdown, Airin Minta Warga Jaga Diri Masing-Masing)
Sebelumnya beredar sebuah surat telegram nomor STR/414/III/OPS.2./2020 yang memerintahkan para kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk membuat rekayasa penutupan arus lalu lintas dari dan menuju Jakarta selama masa karantina wilayah. Dalam surat tersebut juga dituliskan pengamanan terkait penutupan akses masuk wilayah Jakarta akan dilakukan oleh Polri bersama TNI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, isi surat telegram itu merupakan skema penutupan ruas jalan di Jakarta jika pemerintah mengimbau untuk karantina. Dia menegaskan, Pemprov DKI belum memerintahkan untuk karantina wilayah. Pemerintah hanya mengimbau masyarakat untuk membatasi kegiatan di luar rumah dan menerapkan physical distancing atau saling menjaga jarak.
“Sekarang situasi Jakarta masih social distancing, physical distancing. Tapi kita harus tetap latihan. Apa pun yang terjadi, kita sudah latihan,” kata Yusri.
Sementara itu, perintah rekayasa arus lalu lintas bertujuan untuk mengetahui situasi keramaian lalu lintas di masing-masing wilayah hukum Polda Metro Jaya sehingga memudahkan untuk mengerahkan personel pengamanan. “Mau latihan, jadi minta data dulu. Belum ada perintah namanya penutupan. Kita mau tahu jalur-jalur mana dari masing-masing polres,” ungkap Yusri. (Rina Anggraeni/Bima Setiadi/Helmi Syarif)
(ysw)
Explore More