Balai Kota Didemo Soal Banjir, PKS Heran Pendemo Desak Anies Lengser
Balai Kota Didemo Soal Banjir, PKS Heran Pendemo Desak Anies Lengser
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi heran dengan demonstrasi yang mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lengser karena dianggap tak becus tangani banjir. “Kenapa tidak pusat yang turun? Kalau hanya pak Anies, yang lainnya (kepala daerah) juga dituntut (turun) dong. Kenapa siriknya hanya ke pak Anies?" ujarnya, Kamis (16/1/2020).
Terkait unjuk rasa, dia tak mempermasalahkannya. Namun, esensi dari aksi yang meminta mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lengser mengundang pertanyaan. “Demo hak masyarakat untuk sampaikan pendapat. Jadi, boleh-boleh saja demo baik yang mendukung atau tidak asalkan tertib sesuai aturan. Jangan merusak, mengganggu fasilitas umum,” katanya.
Suhaimi menuturkan banjir yang mengepung ibu kota bukan sepenuhnya tanggung jawab Pemprov DKI. Menurut dia, banjir yang merendam ibu kota disebabkan kiriman air dari daerah di luar Jakarta. “Banjir bukan tanggung jawab DKI saja, termasuk tanggung jawab nasional karena banjir datangnya bukan dari Jakarta. Yang koordinasikan Bogor dan Depok mestinya pemerintah pusat,” ucapnya. (Baca juga: Berbau Politis, PKS Tolak Rencana Pembentukan Pansus Banjir Jakarta)
Menurut dia, pemerintah pusat tak ada salahnya mengambil tanggung jawab soal masalah banjir di ibu kota. Pasalnya, banyak aliran sungai dan kali di Jakarta yang merupakan milik pemerintah pusat. “Kali-kali juga tanggung jawab pusat. Ini menurut saya memang harus diperkuat. Artinya koordinasi pusat dan daerah yang akhirnya berdampak ke Jakarta harus diperkuat. Harus melibatkan ahli-ahli dari ITB, ITS, mereka dikasih tantangan untuk selesaikan banjir DKI,” paparnya.
Terkait penanganan pascabanjir yang telah dilakukan Anies, dia menyatakan Pemprov DKI telah berupaya maksimal. Pun demikian, penanganan pascabanjir harus dievaluasi untuk meningkatkan kinerja Pemprov DKI. “Misalnya pascabanjir dalam sekian waktu segera selesai. Bisa dipercepat lagi. Berarti harus menambah pasukan banyak dengan melibatkan masyarakat. Menambah alat-alat,” ujar Suhaimi.
Terkait unjuk rasa, dia tak mempermasalahkannya. Namun, esensi dari aksi yang meminta mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lengser mengundang pertanyaan. “Demo hak masyarakat untuk sampaikan pendapat. Jadi, boleh-boleh saja demo baik yang mendukung atau tidak asalkan tertib sesuai aturan. Jangan merusak, mengganggu fasilitas umum,” katanya.
Suhaimi menuturkan banjir yang mengepung ibu kota bukan sepenuhnya tanggung jawab Pemprov DKI. Menurut dia, banjir yang merendam ibu kota disebabkan kiriman air dari daerah di luar Jakarta. “Banjir bukan tanggung jawab DKI saja, termasuk tanggung jawab nasional karena banjir datangnya bukan dari Jakarta. Yang koordinasikan Bogor dan Depok mestinya pemerintah pusat,” ucapnya. (Baca juga: Berbau Politis, PKS Tolak Rencana Pembentukan Pansus Banjir Jakarta)
Menurut dia, pemerintah pusat tak ada salahnya mengambil tanggung jawab soal masalah banjir di ibu kota. Pasalnya, banyak aliran sungai dan kali di Jakarta yang merupakan milik pemerintah pusat. “Kali-kali juga tanggung jawab pusat. Ini menurut saya memang harus diperkuat. Artinya koordinasi pusat dan daerah yang akhirnya berdampak ke Jakarta harus diperkuat. Harus melibatkan ahli-ahli dari ITB, ITS, mereka dikasih tantangan untuk selesaikan banjir DKI,” paparnya.
Terkait penanganan pascabanjir yang telah dilakukan Anies, dia menyatakan Pemprov DKI telah berupaya maksimal. Pun demikian, penanganan pascabanjir harus dievaluasi untuk meningkatkan kinerja Pemprov DKI. “Misalnya pascabanjir dalam sekian waktu segera selesai. Bisa dipercepat lagi. Berarti harus menambah pasukan banyak dengan melibatkan masyarakat. Menambah alat-alat,” ujar Suhaimi.
(jon)
Explore More