Berbau Politis, PKS Tolak Rencana Pembentukan Pansus Banjir Jakarta

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) banjir . Pembentukan pansus banjir dinilai bermuatan politis.

"Kita tidak mendukung pansus. Karena itu nanti menurut saya lebih dominan ke masalah politis nanti," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimin kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Suhaimi menuturkan, PKS tetap akan mendukung Pemprov DKI dalam mengatasi permasalahan banjir namun tidak dengan pansus."Kita dukung penyelesaian banjir, dengan melibatkan para ahli dan masyarakat. Saya lihat di masyarakat, kepeduliannya luar biasa," tutur Suhaimi.

Diketahui, Dari 10 fraksi, delapan di antaranya telah sepakat dengan wacana pembentukan pansus banjir ini. Fraksi yang sudah sepakat terkait hal tersebut adalah: Golkar, NasDem, PAN, PSI, PDIP, Demokrat, dan PKB-PPP. (Baca: Muncul Kubu Pro dan Kontra Anies, Pengamat: Masyarakat Harus Objektif dalam Menilai)

Sementara itu, salah satu partai pengusung Anies Baswedan saat Pilkada 2017, Gerindra, belum menyatakan sikap. Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik, menilai apa yang telah dilakukan itu merupakan hal yang berlebihan.

Selain menganggap pembentukan pansus itu berlebihan, lanjut Taufik, pansus juga semata-mata hanya untuk mencari kesalahan pihak tertentu atas banjir di ibu kota. Daripada membentuk pansus, menurut Taufik, penanganan korban pascabanjir merupakan hal yang paling utama, agar warga terimbas bisa kembali beraktivitas seperti biasanya.

"Sekarang jangan mencari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pascabanjir," ujar Taufik beberapa waktu lalu.