Ramah Disabilitas dan Lansia, JPO Sudirman Dipercantik dengan Lift
Ramah Disabilitas dan Lansia, JPO Sudirman Dipercantik dengan Lift
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan melengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan elevator atau lift di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Tujuannya, agar JPO tersebut ramah disabilitas dan lanjut usia (lansia). Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Harri Nugroho mengatakan, dari Semanggi ke arah utara itu sedikitnya ada empat JPO, yaitu JPO karet, JPO Atma Jaya, JPO karet le Meridien, dan JPO Bumiputera yang atapnya sudah dibuka. Menurutnya, keempat JPO tersebut akan direvitalisasi dan difasilitasi lift untuk meningkatkan layanan pejalan kaki.
"Bukan dibangun, itu kan revitalisasi, JPO kan sudah ada. Yang satu memang mau kami perbaiki karena strukturnya sudah goyang yang di Le Meridien, sekaligus kami beutifikasi. Ya, sekaligus kami kasih lift untuk kaum disabilitas maupun lansia. Kayak di Bundaran Senayan, GBK, sama Polda itu kan ada lift-nya," kata Harri Nugroho di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).
Harri menjelaskan, revitalisasi JPO tersebut menggunakan anggaran Koefensi Lantai Bangunan (KLB) dari perusahaan swasta bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Revitalisasi sendiri akan dilakukan pada November hingga Maret 2020 mendatang. Adapun besaran anggaran per JPO, kata Harri yakni sekitar Rp 5-6 Miliar. Dia mengakui bahwa JPO tersebut jarang dilintasi, namun ketika dipercantik, dia optimis banyak pengguna jalan yang akan memanfaatkannya. Seperti halnya JPO Dukuh Atas sama Le Meridien.
"Di situ sepi. Daripada tidak difungsikan, yang nyoba dikit, mendingan kami buka saja. Ternyata sekarang jadi ramai kan, orang jadi selfie, jalan jadi pengalaman baru bagi penyeberang, sekarang jadi ramai yang nyeberang. Dulunya sepi, kami lihat satu-dua yang lewat situ, tapi begitu kami buka, karena view-nya bagus, jadi ramai sekarang," ungkapnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menuturkan, pada prinsipnya Komisi D sangat mendukung revitalsiai JPO untuk memudahkan masyarakat menyebrang dengan aman dan nyaman. Terpenting, penggunaan anggaran pembangunan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk untuk perawatan dan pemeliharaanya.
Sebab, kata Yuke, JPO di jalan Sudirman yang menggunakan anggaran KLB itu belum jelas darimana asalnya. Menurutnya apabila itu dari sisa pembangunan KLB simpang susun semanggi, Pemprov DKI Jakarta harus membuka berapa KLB dan kompensasinya. "Simpang Susun semanggi berarti belum diserahterimakan asetnya kepada DKI kalau JPO itu menggunakan dana KLB yang sama. Segera serahterimakan termasuk ketiga JPO tersebut. Sehingga jelas perhitungannya. Kalau belum serah terima aset bagaiman perawatanya. Kami akan pertanyakan itu," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Safrudin, menilai pembangunan JPO dengan masing masing biaya total Rp10 miliar terlalu mahal. Menurutnya, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengedepankan perikeadilan dan pemerataan fasilitas pejalan kaki ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Sehingga, seluruh kawasan DKI Jakarta menjadi accessible bagi pejalan kaki. "Revitalisasi fasilitas pejalan kaki hendaknya jangan tendensius ke perilaku, lebih mengedepankan beautifikasi hanya pada kawasan yang dianggap wajah Jakarta. Sementara tempat lain fasilitas pejalan kaki tak dibenahi sama sekali," tegasnya.
"Bukan dibangun, itu kan revitalisasi, JPO kan sudah ada. Yang satu memang mau kami perbaiki karena strukturnya sudah goyang yang di Le Meridien, sekaligus kami beutifikasi. Ya, sekaligus kami kasih lift untuk kaum disabilitas maupun lansia. Kayak di Bundaran Senayan, GBK, sama Polda itu kan ada lift-nya," kata Harri Nugroho di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).
Harri menjelaskan, revitalisasi JPO tersebut menggunakan anggaran Koefensi Lantai Bangunan (KLB) dari perusahaan swasta bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Revitalisasi sendiri akan dilakukan pada November hingga Maret 2020 mendatang. Adapun besaran anggaran per JPO, kata Harri yakni sekitar Rp 5-6 Miliar. Dia mengakui bahwa JPO tersebut jarang dilintasi, namun ketika dipercantik, dia optimis banyak pengguna jalan yang akan memanfaatkannya. Seperti halnya JPO Dukuh Atas sama Le Meridien.
"Di situ sepi. Daripada tidak difungsikan, yang nyoba dikit, mendingan kami buka saja. Ternyata sekarang jadi ramai kan, orang jadi selfie, jalan jadi pengalaman baru bagi penyeberang, sekarang jadi ramai yang nyeberang. Dulunya sepi, kami lihat satu-dua yang lewat situ, tapi begitu kami buka, karena view-nya bagus, jadi ramai sekarang," ungkapnya.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menuturkan, pada prinsipnya Komisi D sangat mendukung revitalsiai JPO untuk memudahkan masyarakat menyebrang dengan aman dan nyaman. Terpenting, penggunaan anggaran pembangunan bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk untuk perawatan dan pemeliharaanya.
Sebab, kata Yuke, JPO di jalan Sudirman yang menggunakan anggaran KLB itu belum jelas darimana asalnya. Menurutnya apabila itu dari sisa pembangunan KLB simpang susun semanggi, Pemprov DKI Jakarta harus membuka berapa KLB dan kompensasinya. "Simpang Susun semanggi berarti belum diserahterimakan asetnya kepada DKI kalau JPO itu menggunakan dana KLB yang sama. Segera serahterimakan termasuk ketiga JPO tersebut. Sehingga jelas perhitungannya. Kalau belum serah terima aset bagaiman perawatanya. Kami akan pertanyakan itu," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Sementara itu, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Safrudin, menilai pembangunan JPO dengan masing masing biaya total Rp10 miliar terlalu mahal. Menurutnya, lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mengedepankan perikeadilan dan pemerataan fasilitas pejalan kaki ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Sehingga, seluruh kawasan DKI Jakarta menjadi accessible bagi pejalan kaki. "Revitalisasi fasilitas pejalan kaki hendaknya jangan tendensius ke perilaku, lebih mengedepankan beautifikasi hanya pada kawasan yang dianggap wajah Jakarta. Sementara tempat lain fasilitas pejalan kaki tak dibenahi sama sekali," tegasnya.
(zil)
Explore More