Evaluasi Lem Aibon, Wali Kota Jakbar Minta Anak Buah Lebih Teliti
Evaluasi Lem Aibon, Wali Kota Jakbar Minta Anak Buah Lebih Teliti
A
A
A
JAKARTA - Wali Kota (Walkot) Jakarta Barat Rustam Effendi meminta jajarannya untuk lebih teliti dalam menyusun anggaran . Dia juga meminta, agar kejadian lem Aica-Aibon sebesar Rp82,8 miliar tidak terulang kembali.
"Harus diawasi secara ketat dan berjenjang mulai dari esselon terendah sampai dengan esselon tertinggi di satu unit OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," kata Rustam di Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Wiliam Aditya Sarana memposting anggaran mencurigakan yang diajukan Sudin Wilayah 1 Jakarta Barat ke DPRD DKI Jakarta .
Dalam akunnya instagramnya, politikus PSI ini awalnya mempermasalahkan sulitnya mengakses dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id. Pernyataan Wiliam lantas dibantah Dinas Pendidikan dan Wali Kota Jakarta Barat yang menyebutkan bahwa itu salah tulis.
Berkaca dari kasus itu, Rustam meminta koordinator bidang bertanggung jawab atas usulan di bawah koordinasinya. Karenanya ia meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak hanya menerima beres apa yang diusulkan bawahannya.
"Jangan semua pekerjaan tersebut diserahkan kepada anak buah, sementara pimpinan hanya tinggal tanda tangan saja. Apalagi semua pekerjaan itu diserahkan dan dipercayakan kepada operator saja, sudah pasti hasilnya seperti yang terjadi selama ini," tegasnya.
Karena itu, dalam kasus itu, Rustam meminta para pimpinan OPD mengontrol dan mengendalikan penyusunan anggaran secara berjenjang. (Baca Juga: Banyak Temuan Anggaran Siluman di 2020, Ketua DPRD DKI Minta Anies Tegas(mhd)
"Harus diawasi secara ketat dan berjenjang mulai dari esselon terendah sampai dengan esselon tertinggi di satu unit OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," kata Rustam di Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Wiliam Aditya Sarana memposting anggaran mencurigakan yang diajukan Sudin Wilayah 1 Jakarta Barat ke DPRD DKI Jakarta .
Dalam akunnya instagramnya, politikus PSI ini awalnya mempermasalahkan sulitnya mengakses dokumen rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id. Pernyataan Wiliam lantas dibantah Dinas Pendidikan dan Wali Kota Jakarta Barat yang menyebutkan bahwa itu salah tulis.
Berkaca dari kasus itu, Rustam meminta koordinator bidang bertanggung jawab atas usulan di bawah koordinasinya. Karenanya ia meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tak hanya menerima beres apa yang diusulkan bawahannya.
"Jangan semua pekerjaan tersebut diserahkan kepada anak buah, sementara pimpinan hanya tinggal tanda tangan saja. Apalagi semua pekerjaan itu diserahkan dan dipercayakan kepada operator saja, sudah pasti hasilnya seperti yang terjadi selama ini," tegasnya.
Karena itu, dalam kasus itu, Rustam meminta para pimpinan OPD mengontrol dan mengendalikan penyusunan anggaran secara berjenjang. (Baca Juga: Banyak Temuan Anggaran Siluman di 2020, Ketua DPRD DKI Minta Anies Tegas(mhd)
Explore More