Dilarang Turun ke Jalan, Mahasiwa Ditawari Hadiah dari Polisi
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Korwil BEM SI) Jabodetabek, Abdul Basit membenarkan isu adanya bayaran kepada sejumlah universitas di Jakarta agar tidak demo . Namun, dia tak menyebutkan bayaran itu berupa uang atau barang.
"Kalau untuk itu banyak banget mas, terkait dengan menjanjikan sesuatu lah untuk kita tidak aksi. Banyak banget," kata Abdul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).
Meski banyak tawaran dari pihak aparat kepolisian agar tidak turun ke jalan, Abdul Basit yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tidak tergiur dengan tawaran itu. Dia menegaskan, demo yang dilakukannya ini juga tidak ada yang menunggangi.
"Kami konsisten, tujuan kami untuk memperlihatkan bahwa kami tidak sama sekali ditunggangi. Tawaran itu muncul ketika ada isu mulai ada aksi di tanggal 20 Oktober 2019," terangnya.
Abdul menuturkan, pihak kampus juga meminta mahasiswa agar tidak turun ke jalan, mengingat akan adanya agenda besar perihal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin .
"Kalau bisa aksinya dialihkan di kampus atau kegiatan-kegiatan seminar. Tapi kembali lagi, menurut kami ada yang lebih urgent, apa itu, Perppu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi). Presiden harus tegas terkait dengan keberpihakan kepada masyarakat. Pak Jokowi harus melihat, hari ini masyarakat itu sudah geram. Kami kecewa dengan pelarangan aksi," pungkasnya.
Berdasarkan pantauan SINDOnews di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, aparat gabungan telah menjaga wilayah itu dengan ketat. Selain itu, polisi tanpa seragam juga nampak sibuk mencari informasi dari koordinator lapangan dan masih memantau jalannya aksi.
"Kalau untuk itu banyak banget mas, terkait dengan menjanjikan sesuatu lah untuk kita tidak aksi. Banyak banget," kata Abdul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).
Meski banyak tawaran dari pihak aparat kepolisian agar tidak turun ke jalan, Abdul Basit yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tidak tergiur dengan tawaran itu. Dia menegaskan, demo yang dilakukannya ini juga tidak ada yang menunggangi.
"Kami konsisten, tujuan kami untuk memperlihatkan bahwa kami tidak sama sekali ditunggangi. Tawaran itu muncul ketika ada isu mulai ada aksi di tanggal 20 Oktober 2019," terangnya.
Abdul menuturkan, pihak kampus juga meminta mahasiswa agar tidak turun ke jalan, mengingat akan adanya agenda besar perihal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin .
"Kalau bisa aksinya dialihkan di kampus atau kegiatan-kegiatan seminar. Tapi kembali lagi, menurut kami ada yang lebih urgent, apa itu, Perppu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi). Presiden harus tegas terkait dengan keberpihakan kepada masyarakat. Pak Jokowi harus melihat, hari ini masyarakat itu sudah geram. Kami kecewa dengan pelarangan aksi," pungkasnya.
Berdasarkan pantauan SINDOnews di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, aparat gabungan telah menjaga wilayah itu dengan ketat. Selain itu, polisi tanpa seragam juga nampak sibuk mencari informasi dari koordinator lapangan dan masih memantau jalannya aksi.
(mhd)