Jakarta Butuh Banyak Ruang Terbuka Hijau, Ini Solusi dari Pengamat
Jakarta Butuh Banyak Ruang Terbuka Hijau, Ini Solusi dari Pengamat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana memanfaatkan sebagain lahan dari pemerintah pusat untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) , jika pemindahan Ibu Kota negara jadi ke Kalimantan Timur. Langkah Pemprov DKI tersebut mendapat apresiasi dari pengamat tata kota Yayat Supriatna.
Menurut Yayat, sudah seharusnya DKI memiliki ruang terbuka hijau yang luas, mengingat populasi penduduk Jakarta semakin bertambah banyak. DKI bisa memulainya dari aset sendiri.
"Mulai dengan aset milik Pemprov DKI, seperti koridor di tepian sungai, bantaran sungai, itukan aset juga. Misalnya di Waduk Pluit, Ancol, jadi bisa mendukung konsep Taman Maju Bersama dan itu harus segera direalisasikan," ucap Yayat saat dihubungi SINDOnews. (Baca juga: Targetkan Bangun 10 Taman Baru, Pemprov DKI Kesulitan Lahan)
Yayat optimistis jika Pemprov DKI serius untuk menambah RTH, maka dampak positif akan dirasakan warga yang bermukim di sekitaran bantaran sungai. Hal itu akan selaras dengan tagline dari Pemprov DKI dimana ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju dan membahagiakan warganya.
"Harus ada grand design, bagaimana cara menambah, di mana saja. Konsep naturalisasi sungai besutan Pemprov DKI itukan salah satu cara menambah RTH juga," ucapnya.
Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, Yayat tak yakin jika Pemprov DKI harus terlebih dahulu membeli tanah milik warga atau swasta. Hal itu pasti banyak mendapat penolakan, karena tidak menguntungkan secara ekonomi.
"Pemilik tanah pun pasti pikir-pikir, dari pada buat RTH lebih baik buat restoran. Kecuali pemerintah memberikan insentif," paparnya. (Baca juga: DKI Akan Libatkan Masyarakat dalam Pembangunan Taman Maju Bersama)
Yayat berpendapat, untuk membuat RTH bagi warga Jakarta, Pemprov DKI harus berani mengambil keputusan tegas. Sebab fasilitas umum dan ruang terbuka bagi masyarakat sangat dibutuhkan keberadaannya.
"RTH itu penting. Kita lihat apakah Pemprov akan secepatnya membangun RTH tanpa harus menunggu Ibu Kota pindah. Apalagi jika ada dana dari swadaya masyarakat yang sudah sangat membutuhkan, itu baru keren," pungkasnya.
Menurut Yayat, sudah seharusnya DKI memiliki ruang terbuka hijau yang luas, mengingat populasi penduduk Jakarta semakin bertambah banyak. DKI bisa memulainya dari aset sendiri.
"Mulai dengan aset milik Pemprov DKI, seperti koridor di tepian sungai, bantaran sungai, itukan aset juga. Misalnya di Waduk Pluit, Ancol, jadi bisa mendukung konsep Taman Maju Bersama dan itu harus segera direalisasikan," ucap Yayat saat dihubungi SINDOnews. (Baca juga: Targetkan Bangun 10 Taman Baru, Pemprov DKI Kesulitan Lahan)
Yayat optimistis jika Pemprov DKI serius untuk menambah RTH, maka dampak positif akan dirasakan warga yang bermukim di sekitaran bantaran sungai. Hal itu akan selaras dengan tagline dari Pemprov DKI dimana ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju dan membahagiakan warganya.
"Harus ada grand design, bagaimana cara menambah, di mana saja. Konsep naturalisasi sungai besutan Pemprov DKI itukan salah satu cara menambah RTH juga," ucapnya.
Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, Yayat tak yakin jika Pemprov DKI harus terlebih dahulu membeli tanah milik warga atau swasta. Hal itu pasti banyak mendapat penolakan, karena tidak menguntungkan secara ekonomi.
"Pemilik tanah pun pasti pikir-pikir, dari pada buat RTH lebih baik buat restoran. Kecuali pemerintah memberikan insentif," paparnya. (Baca juga: DKI Akan Libatkan Masyarakat dalam Pembangunan Taman Maju Bersama)
Yayat berpendapat, untuk membuat RTH bagi warga Jakarta, Pemprov DKI harus berani mengambil keputusan tegas. Sebab fasilitas umum dan ruang terbuka bagi masyarakat sangat dibutuhkan keberadaannya.
"RTH itu penting. Kita lihat apakah Pemprov akan secepatnya membangun RTH tanpa harus menunggu Ibu Kota pindah. Apalagi jika ada dana dari swadaya masyarakat yang sudah sangat membutuhkan, itu baru keren," pungkasnya.
(thm)
Explore More