Dinas Bina Marga DKI Sebut Tak Semua Trotoar untuk PKL
Dinas Bina Marga DKI Sebut Tak Semua Trotoar untuk PKL
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji penggunaan trotoar untuk pedagang kaki lima (PKL) . DKI dinilai menjadi preseden buruk bagi daerah lain apabila memperbolehkan PKL di Trotoar.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Harri Nugroho mengatakan, saat ini pihaknya belum menyatakan boleh atau tidaknya PKL berdagang di trotoar. Menurutnya, semua itu masih dalam kajian.
"Pandangan kita ke depan sih, kalau trotoarnya besar, kemungkinan bisa untuk PKL. Tapi yang kecil mungkin ya tidak," kata Harri di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Harri menjelaskan, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan Undang-Undang No 38 tahun 2004 tentang jalan, trotoar itu hak pejalan kaki dan tidak bisa lagi diganggu gugat apalagi putusan Mahkamah Agung (MA) memenangkan itu.
Namun, kata Harri, Pemprov DKI ingin memanfaatkan trotoar yang tengah dilebarkan saat ini untuk PKL. Artinya, trotoar yang dilebarkan menjadi 6 sampai 8 meter itu ingin mengakomodir PKL asal sesuai dengan kajian yang tengah dilakukan saat ini.
"Masih dikaji daerah wilayah mana yang memang bisa di tetapkan sebagai PKL itu. Tapi itupun nanti ada klausulnya tidak PKL yang berhenti tetap harian. Kan ada yang di luar itu yang pagi, siang, sore, pulang, jadi bersih lagi. Jadi ada saat-saatnya. Ada juga yang tetap, mungkin yang di daerah yang mana. Itu kan perlu kajian," ungkapnya.
Harri menuturkan, setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang trotoarnya masih memiliki lebar 1,5 meter dan ada yang sudah dilebarkan. Menurutnya, apabila lebar trotoar 1,5 meter, PKL tidak mungkin diperbolehkan.
Menurut dia, PKL yang baik itu bisa berkolaborasi dengan pejalan kaki. Misalnya berjalan dari mulai Thamrin ke Sudirman yang dimana trotoarnya sudah besar. Menurutnya, jalan sepanjang itu sangat hambar apabila tidak ada PKL.
"Nah kalau seandainya kamu jalan, terus di situ ada kayak kotal foodtruck atau apa yang bersih, ada minuman, ada apa. Kan duduk di bangku sambil minum, jalan lagi. Sebenarnya itu tadi membantu, membantu pejalan kaki nyaman," tuturnya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Harri Nugroho mengatakan, saat ini pihaknya belum menyatakan boleh atau tidaknya PKL berdagang di trotoar. Menurutnya, semua itu masih dalam kajian.
"Pandangan kita ke depan sih, kalau trotoarnya besar, kemungkinan bisa untuk PKL. Tapi yang kecil mungkin ya tidak," kata Harri di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Harri menjelaskan, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan Undang-Undang No 38 tahun 2004 tentang jalan, trotoar itu hak pejalan kaki dan tidak bisa lagi diganggu gugat apalagi putusan Mahkamah Agung (MA) memenangkan itu.
Namun, kata Harri, Pemprov DKI ingin memanfaatkan trotoar yang tengah dilebarkan saat ini untuk PKL. Artinya, trotoar yang dilebarkan menjadi 6 sampai 8 meter itu ingin mengakomodir PKL asal sesuai dengan kajian yang tengah dilakukan saat ini.
"Masih dikaji daerah wilayah mana yang memang bisa di tetapkan sebagai PKL itu. Tapi itupun nanti ada klausulnya tidak PKL yang berhenti tetap harian. Kan ada yang di luar itu yang pagi, siang, sore, pulang, jadi bersih lagi. Jadi ada saat-saatnya. Ada juga yang tetap, mungkin yang di daerah yang mana. Itu kan perlu kajian," ungkapnya.
Harri menuturkan, setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang trotoarnya masih memiliki lebar 1,5 meter dan ada yang sudah dilebarkan. Menurutnya, apabila lebar trotoar 1,5 meter, PKL tidak mungkin diperbolehkan.
Menurut dia, PKL yang baik itu bisa berkolaborasi dengan pejalan kaki. Misalnya berjalan dari mulai Thamrin ke Sudirman yang dimana trotoarnya sudah besar. Menurutnya, jalan sepanjang itu sangat hambar apabila tidak ada PKL.
"Nah kalau seandainya kamu jalan, terus di situ ada kayak kotal foodtruck atau apa yang bersih, ada minuman, ada apa. Kan duduk di bangku sambil minum, jalan lagi. Sebenarnya itu tadi membantu, membantu pejalan kaki nyaman," tuturnya.
(mhd)
Explore More