DPRD DKI Dinilai Tak Serius Lakukan Pengawasan Event Jakarta Fair

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta dinilai tidak serius bekerja terkait pengawasan penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran (JFK). Tingginya harga tiket masuk JFK yang dikeluhkan masyarakat, seharusnya membuat DPRD melakukan tindakan kepada panitia penyelenggara.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, seharusnya setelah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melayangkan kritik pedas atas laporan pengunjung, maka DPRD DKI langsung melaksanakan evaluasi dengan pihak penyelenggara JFK. "Harusnya DPRD segera evaluasi ini. Kalau selama ini kelihatannya seperti ada pembiaran dan melupakan fungsi yang lain. Memang DPRD tak serius dalam hal pengawasan," kata Trubus saat dihubungi wartawan, Rabu (26/6/2019).

Trubus juga menyayangkan sikap anggota legislatif DKI yang dirasa acuh dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan tempat hiburan bagi warga DKI Jakarta"Setelah ada kritikan, seolah-olah bertindak," ujarnya.( Baca: Tarif Mahal, Komisi B dan C DPRD DKI Diminta Panggil Manajemen PRJ )

Trubus menuturkan, mulanya Jakarta Fair Kemayoran diadakan dalam rangka HUT Jakarta ini tidak dipatok harga alias graris. Lalu dengan alasan pemeliharaan dibuatlah kebijakan dengan dikenakan tarif."Harga tiket masuk PRJ atau JFK setiap tahun naik dan kenaikan itu tak tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat," tuturnya.

Menurut dia, idealnya hiburan Jakarta Fair dipatok harga sebesar Rp15.000 bahkan tarif cuma-cuma atau gratis karen Jakarta Fair merupakan rangkaian HUT DKI Jakarta."Inikan ulang tahun Jakarta, seharusnya masyarakat menikmati dengan segala eventnya, tapi kok ini disuruh bayar. Harusnya seluruh fasilitas dan event yang menyangkut ultah Jakarta itu gratis," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pengelola PRJ atau JFK mendapat kritik pedas dari YLKI soal pemberlakuan tarif tak wajar, mulai dari harga tiket hingga parkir kendaraan. Hal ini ditenggarai menjadi biang keladi, sehingga pihak JFK bertindak semena-mena.