Kawasan TOD Dukuh Atas Terkendala Integrasi Moda

JAKARTA - Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas, Jakarta Pusat, yang diresmikan beberapa hari lalu dinilai masih banyak tantangan. Konekting khusus antarmoda masih menjadi kendala.

Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kemenhub, Bambang Prihartono, mengatakan, TOD merupakan intgerasi antarmoda transportasi yang jarak maksimal orang bisa menjangkau angkutan umum sekitar 300 meter. Kemudian, di dalamnya ada ruang terbuka hijau (RTH), tempat tinggal, perkantoran, pusat bisnis dan sebagainya. Poin-poin tersebut harus dipenuhi dalam suatu konsep TOD.

Idealnya konsep TOD ada satu gedung besar yang di dalamnya terdapat poin-poin TOD dan semua moda transportasi massal terintegrasi. Namun, dengan kondisi tata ruang Dukuh Atas yang ada saat ini, kondisi ideal itu tidak bisa tercapai lantaran semua sudah terbangun terpisah. Salah satu solusinya adalah menyediakan aksesbilitas pejalan kaki.

"TOD yang dilakukan sekarang konekting dulu supaya integrasi moda tercapai. Ke depan PT Mass Rapid Transit (MRT) harus segera membangun konekting khusus antarmoda," ujar Bambang ketika dihubungi, Kamis (2/5/2019).

Bambang menjelaskan, untuk mengoptimalkan konsep TOD Dukuh Atas, lahan milik PD Pasar Jaya yang berada di dekat area Stasiun Sudirman harus segera dibangun. Terlebih design sudah disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Dimana, ada perkantoran dan tempat tinggal serta konekting khusus antarmoda transportasi massal commuter line dan lainnya.

Kemudian, LRT Jabodebek yang stasiunnya sudah diputuskan dekat landmark juga harus dihubungkan khusus dengan moda transportasi lain, seperti di Stasiun Bundaran HI yang terintegrasi langsung dengan halte Transjakarta.
"Fasilitas langsung yang menghubungkan antar moda harus dibangun," ungkapnya.

Selain itu, Bambang juga menyatakan bahwa tiket pembayaran antarmoda transportasi yang berada di sana harus terintegrasi. BPTJ telah mengkordinasikan hal tersebut dengan Bank Indonesia. "Konsep TOD itu juga harus memastikan integrasi tiket dan jadwal perjalanan. Itu peran BPTJ. Kami sudah berkordinasi dengan Bank Indonesia. Kedepan semua kartu pembayaran bisa digunakan berbagai Moda," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap fasilitas kawasan TOD Dukuh Atas bisa dikembangkan. Pengembangannya juga harus dipastikan pengelola-pengelola moda tansportasi itu paham atas visi besarnya. Apabila pegangannya sama, visi besarnya sama, menterjemahkan dalam bentuk kegiatan itu akan jauh lebih mudah dan sama. Tapi kalau tidak, nanti akan ketemu masalah seperti di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di sana, kata Anies, jalur untuk Transjakarta dibangun tinggi sekali dan dibawahnya ada MRT. Masing-masing yang mengerjakan memang benar, namun ketika keduanya selesai, dua-duanya tidak nyambung.

"Yang Bus Rapid Transit(BRT) tinggi sekali di atas, yang MRT di bawahnya. Kenapa? Karena keduanya tidak disambungkan dengan visi yang sama yaitu soal integrasi dan soal kenyamanan bagi para penumpang. Nah, di kawasan ini punya BRT Transjakarta, ada MRT, ada LRT Jabodetabek, dan LRT Jakarta, kemudian ditambah lagi Kereta Bandara, kereta commuter, dan bus biasa. Ini tujuh moda transportasi ada di tempat ini. Bila kita tidak memiliki visi yang sama, nanti jalan sendiri-sendiri," jelasnya.

Anies mencontohkan kembali kenyataan tidak samanya visi antarpengelola transportasi, ketika masyarakat ingin ke bandara naik Transjakarta membawa koper, turun dari Transjakarta menuju Stasiun BNI itu sangat sulit. Masyarakat pembawa koper akan memilih menggunakan taksi.

"Artinya, ide integrasi tidak jalan bila kita masing-masing pengelola tidak berada dalam satu payung visi yang sama, yakni terintegrasi, nyaman dan memudahkan. Dan jangan sampai kita membuat ini semuanya hanya memikirkan per sektor tapi semuanya," pungkasnya.