Demi Penyelamatan Situ, Depok dan Jakarta Berkolaborasi

DEPOK - Dalam menormalisasi dan menyelamatkan situ di Kota Depok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersedia memberikan bantuan. Setidaknya ada tiga situ akan dibantu DKI Jakarta dalam hal normalisasi, penataan, perbaikan, dan pengerukan lumpur.

Ketiga situ tersebut adalah Situ Rawa Besar Lio, Situ Pladen, dan Situ UI. “Normalisasi maupun perbaikan akawasan resapan air khususnya Situ Rawa Besar, Situ Pladen, dan akhirnya tersambung dengan outlet-nya Situ UI, sebetulnya sudah direncanakan sejak 2015 lalu,” kata Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Supian Suri.

Dikatakan dia, Detail Engineering Design (DED) penataan Situ Rawa Besar Lio sudah ada. Hanya saja, karena dana yang dimiliki Depok tidak cukup, maka Pemerintah Kota Depok meminta bantuan Pemprov DKI Jakarta.

“Beberapa waktu lalu pengajuan dana bantuan untuk penataan kawasan resapan air khususnya ketiga situ disitujui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan,” ucapnya. Selain menormalisasi situ, pihaknya juga menormalisasi Kali Baru yang berada di Pal Kecamatan Cimanggis.

Kali Baru harus dinormalisasi karena airnya kerap meluap ke permukiman di Perumahan Taman Duta dan Bukit Cengkeh, Kecamatan Cimanggis. Sedangkan air di Kali Baru itu berasal dari Situ Pangarengan dan Situ Bahar. “Kami sudah menormalisasi Kali Baru yang berada di bawah Jembatan Pal. Saat ini bisa dicek, lokasi tersebut sudah bebas sampah. Kami telah mengerahkan seluruh tim Satuan Petugas (Satgas) Banjir untuk maksimal mengangkat sampah,” ujarnya.

Diakuinya, banjir kerap datang ketika hujan lebat tiba. Intensitas hujan membuat kali itu meluap, sedangkan kapasitas kali terbatas. “Perumahan Taman Duta dan Bukit Cengkeh dilewati Kali Laya sehingga membuat air luber kalau intensitas hujannya tinggi. Kali Laya dapat kiriman air dari Situ Pangarengan, Kali Jantung, dan Situ Bahar. Daya tampung kali terbatas sehingga airnya luber,” katanya.

Pihaknya telah melakukan berbagai antisipasi menghadapi banjir yang menjadi langganan di dua perumahan itu. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tidak membuat Dinas PUPR Kota Depok mengabaikan laporan warga terhadap musibah yang sering datang ketika musim hujan tiba. “Sebisa mungkin akan kami tangani dengan satuan tugas yang kita miliki. Mudahmudahan warga juga bisa menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke kali atau sungai,” ujarnya.

Menteri LHK Segera Revitalisasi Situ Pladen Depok
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera merevitalisasi Situ Pladen, Depok. Pasalnya, kondisi situ tersebut sudah sangat memprihatinkan akibat pencemaran limbah dan pendangkalan. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar saat menggelar dialog dengan masyarakat Beji di Situ Pladen, Kota Depok, Minggu (10/2). Hadir dalam dialog tersebut, Tim Akar Rumput Jokowi-Maíruf Amin Nasional yang dipimpin Ridha Saleh, Serikat Petani Indonesia, dan beberapa aktivis, seperti Chalid Muhammad dan Hani Adiati.

Dialog yang dipandu Ketua Tim Akar Rumput Jokowi-Makruf Amin, Ridha Saleh, ini membahas berbagai persoalan di Situ Pladen. Dalam kesempatan itu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, eks carik, dan aktivis lingkungan di Depok menyampaikan permasalahan yang terjadi. Dari dialog ini, Siti mengaku banyak menyerap aspirasi masyarakat di bawah. Menurut dia, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan merupakan bagian penting dari perencanaan kerja sebagaimana yang kerap dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden sangat perhatian akan masalah-masalah lingkungan dan pencemaran di wilayah yang saat ini terus ditangani,” katanya. Sehari sebelumnya, dirinya juga berada di Kompleks Perumnas Karawang untuk mengatasi masalah pencemaran limbah rumah tangga.

“Masalah Situ Pladen Depok berkaitan dengan pencemaran limbah, sampah, pendangkalan, aspek sosial, pertanahan, hutan kota, peluang spot wisata lokal dan edukasi, serta sarana-prasarana, termasuk penerangan jalan umum dan perlunya kontribusi corporate social responsibility (CSR) BUMN atau swasta,” ujar Siti.

Siti mengaku akan berkoordinasi secara cepat dan mengambil langkah lapangan untuk mengatasi pencemaran air. Pihaknya juga segera menurunkan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

“Terima kasih atas dukungan masyarakat dan para aktivis serta akademisi yang sudah menyatakan akan memberikan sumbang pemikiran dan kerja dalam upaya ini,” ucapnya.

Siti juga menegaskan, pentingnya gotong royong untuk mengatasi masalah yang sudah kronik seperti terjadi di situsitu di Depok ini. “Tapi, kita akan mulai dari Situ Pladen dulu,” ujarnya. Diakuinya, beberapa kegiatan teknis bisa langsung dikerjakan KLHK dan beberapa kegiatan lainnya merupakan otoritas kementerian lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemendagri, serta Kementerian Desa atau ATR BPN.

“Tentu saja peran pemkot dan pemprov juga penting. Tidak hanya Provinsi Jabar, tapi juga Pemprov DKI Jakarta dalam kerangka kerja Jabodetabek,” katanya. (R Ratna Purnama)