Tuntas 100%, LRT Velodrome-Kelapa Gading Tinggal Tunggu Izin Dishub
Tuntas 100%, LRT Velodrome-Kelapa Gading Tinggal Tunggu Izin Dishub
A
A
A
JAKARTA - Kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Velodrome-Kelapa Gading, ditargetkan beroperasi pada akhir bulan ini. LRT sepanjang 5,8 kilometer itu tinggal menunggu izin operasional dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Direktur Proyek LRT PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin, mengatakan, progres pembangunan LRT Kelapa Gading-Velodrome saat ini sudah mencapai 100 persen. Saat ini pihaknya hanya menunggu sertifikat dari Balai Pengujian Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang telah melakukan pengujian sarana dan prasarana LRT sejak pekan lalu.
"Empat rangkaian kereta sudah ada sertifikatnya. Empat lainnya tinggal tunggu saja. Sekarang pengujian fokus ke prasarana, yaitu stasiunnya, deponya," ujar Iwan saat dihubungi, Selasa (12/2/2019).
Iwan menjelaskan, beberapa hal yang diuji Kemenhub antara lain fasilitas di stasiun, area peron, jalur kereta, area parkir kereta di depo, hingga area pemeliharaan kereta di Depo Kelapa Gading. Setelah melakukan berbagai pengujian, Kemenhub akan menerbitkan rekomendasi dan sertifikat layak operasi prasarana LRT Jakarta.
Kemudian, hasil rekomendasi dan sertifikat layak operasi kemenhub tersebut menjadi landasan Dishub DKI mengeluarkan izin operasional. "Semua sudah dicek dan kami sedang menyelesaikan proses proses perizinan itu," ungkapnya.
Terkait tarif, Iwan menyebut masih menunggu keputusan pemerintah. Namun, pihaknya juga tengah melakukan pembahasan perihal skema kerja samanya, apakah bangun-serah-guna atau build transfer operate (BTO) yang mempengaruhi besaran subsidi.
"Kalau memang pakai BOT, kami siap. Biaya perawatan sarananya kan masih garansi dua tahun. Jadi tahap awal operasi tidak terlalu membebani biaya perawatan," ucapnya. (Baca juga: Jelang Operasional, PT LRT Tunggu Penentuan Tarif oleh Pemprov DKI)
Pada saat operasional nanti, lanjut Iwan, LRT sudah langsung terintegrasi dengan halte Transjakarta Velodrome hingga Dukuh Atas. Sehingga, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Integrasi dari Stasiun Velodorme menuju halte bus melalui skybdrige yang menggunakan rangka baja.
"Kami sudah melakukan workshop, sharing dengan PT Transjakarta bagaiaman sistem tiketing, jadwal, dan sebagainya. Transjakarta juga akan menyesuaikan perpanjangan halte untuk memfasilitasi penumpang LRT," pungkasnya. (Baca juga: Transjakarta dan LRT Terintegrasi, Mirip Bandara Internasional)
Pelaksana tugas Kadishub DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, menegaskan belum dapat memastikan kapan izin operasional dan besaran tarif diputuskan. Kedua hal itu masih dalam pembahasan dimana ada dua hal yang harus difokuskan. Pertama, menyangkut semua regulasi perizinan. Kedua, perihal operasional LRT yang belum bisa dijadikan titik awal dan titik akhir pejalanan.
Untuk itu, kata Sigit, integrasi menjadi kunci keberhasilan. Dia pun terus melakukan assessment, baik itu assessment rute angkutan umum maupun assessment terhadap potensi park and ride sebagai bagian dari simpul integrasi.
"Dua hal yang sekarang menjadi concern yaitu pada aspek seluruh administrasi perizinan pengoperasian sampai dengan bagaimana kita menciptakan integrasi antarmoda sebagai satu sistem manajemen angkutan umum yang baik. Karena tarif kan sudah ada tim tarif yang menangani," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abu Bakar, menyebut, tarif LRT yang direkomendasikan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah Rp10.800. Besaran tarif tersebut masih di luar subsidi yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta.
Nantinya, Pemprov DKI Jakarta akan menghitung berapa besaran investasi yang dikeluarkan oleh pemda. Apabila investasi Pemprov semakin besar, tarif bisa semakin mengecil. Hal itu yang diterapkan di negara maju, seperti Singapura.
"Ini investasi Pemprov dan Jakpro. Kalau investasi pemerintah lebih besar ya tarif lebih kecil. Infrastruktur transportasi massal umumnya menjadi investasi Pemprov," pungkasnya.
Direktur Proyek LRT PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin, mengatakan, progres pembangunan LRT Kelapa Gading-Velodrome saat ini sudah mencapai 100 persen. Saat ini pihaknya hanya menunggu sertifikat dari Balai Pengujian Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang telah melakukan pengujian sarana dan prasarana LRT sejak pekan lalu.
"Empat rangkaian kereta sudah ada sertifikatnya. Empat lainnya tinggal tunggu saja. Sekarang pengujian fokus ke prasarana, yaitu stasiunnya, deponya," ujar Iwan saat dihubungi, Selasa (12/2/2019).
Iwan menjelaskan, beberapa hal yang diuji Kemenhub antara lain fasilitas di stasiun, area peron, jalur kereta, area parkir kereta di depo, hingga area pemeliharaan kereta di Depo Kelapa Gading. Setelah melakukan berbagai pengujian, Kemenhub akan menerbitkan rekomendasi dan sertifikat layak operasi prasarana LRT Jakarta.
Kemudian, hasil rekomendasi dan sertifikat layak operasi kemenhub tersebut menjadi landasan Dishub DKI mengeluarkan izin operasional. "Semua sudah dicek dan kami sedang menyelesaikan proses proses perizinan itu," ungkapnya.
Terkait tarif, Iwan menyebut masih menunggu keputusan pemerintah. Namun, pihaknya juga tengah melakukan pembahasan perihal skema kerja samanya, apakah bangun-serah-guna atau build transfer operate (BTO) yang mempengaruhi besaran subsidi.
"Kalau memang pakai BOT, kami siap. Biaya perawatan sarananya kan masih garansi dua tahun. Jadi tahap awal operasi tidak terlalu membebani biaya perawatan," ucapnya. (Baca juga: Jelang Operasional, PT LRT Tunggu Penentuan Tarif oleh Pemprov DKI)
Pada saat operasional nanti, lanjut Iwan, LRT sudah langsung terintegrasi dengan halte Transjakarta Velodrome hingga Dukuh Atas. Sehingga, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Integrasi dari Stasiun Velodorme menuju halte bus melalui skybdrige yang menggunakan rangka baja.
"Kami sudah melakukan workshop, sharing dengan PT Transjakarta bagaiaman sistem tiketing, jadwal, dan sebagainya. Transjakarta juga akan menyesuaikan perpanjangan halte untuk memfasilitasi penumpang LRT," pungkasnya. (Baca juga: Transjakarta dan LRT Terintegrasi, Mirip Bandara Internasional)
Pelaksana tugas Kadishub DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko, menegaskan belum dapat memastikan kapan izin operasional dan besaran tarif diputuskan. Kedua hal itu masih dalam pembahasan dimana ada dua hal yang harus difokuskan. Pertama, menyangkut semua regulasi perizinan. Kedua, perihal operasional LRT yang belum bisa dijadikan titik awal dan titik akhir pejalanan.
Untuk itu, kata Sigit, integrasi menjadi kunci keberhasilan. Dia pun terus melakukan assessment, baik itu assessment rute angkutan umum maupun assessment terhadap potensi park and ride sebagai bagian dari simpul integrasi.
"Dua hal yang sekarang menjadi concern yaitu pada aspek seluruh administrasi perizinan pengoperasian sampai dengan bagaimana kita menciptakan integrasi antarmoda sebagai satu sistem manajemen angkutan umum yang baik. Karena tarif kan sudah ada tim tarif yang menangani," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abu Bakar, menyebut, tarif LRT yang direkomendasikan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah Rp10.800. Besaran tarif tersebut masih di luar subsidi yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta.
Nantinya, Pemprov DKI Jakarta akan menghitung berapa besaran investasi yang dikeluarkan oleh pemda. Apabila investasi Pemprov semakin besar, tarif bisa semakin mengecil. Hal itu yang diterapkan di negara maju, seperti Singapura.
"Ini investasi Pemprov dan Jakpro. Kalau investasi pemerintah lebih besar ya tarif lebih kecil. Infrastruktur transportasi massal umumnya menjadi investasi Pemprov," pungkasnya.
(thm)
Explore More