Sandi Sebut Sopir Angkot Tanah Abang Ingin OK Otrip Dipercepat

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mempercepat OK Otrip di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Angkot trayek Tanah Abang sepakat dengan harga Rp3.430 per kilometer.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, program OK Otrip yang ditawarkan kepada angkot trayek Tanah Abang masih berlangsung pembicaraannya di Dinas Perhubungan. Menurutnya, pembicaraan tersebut kondusif dan bahkan mereka ingin mempercepat dari target yang diberikan selama dua bulan.

Sebab, kata Sandi, sopir dan pengusaha angkot sepakat dari segi rupiah per kilometer yang ditawarkan. Menurutnya, pembahasan lebih kepada kepastian fasilitas yang didapat dalam OK otrip, mulai dari BPJS, gaji ke-13, pengadaan mobil baru dan hubungan mereka dengan koperasi yang harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan.

"Mungkin ada beberapa trayek nanti akan thresolds daripada dan ada minimum yang harus dipertimbangkan karena jarak trayek yang dinilai pendek," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah menuturkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan para pelaku usaha dan sopir angkot bersama PT Transportasi Jakarta, Organda di kantor Dinas perhubungan, Senin 5 Februari 2018, rupiah perkilometer disepakati sementara pakai tarif yang lama, yaitu Rp 3.430. Hal itu bertujuan untuk mempercepat implementasi OK Otrip.

Selain itu, kata Andri, dalam pertemuan itu juga disepakati pembentukan tim kecil yang terdiri dari perwakilan Dinas Perhubunan, Transjakarta, Organda, Operator/Koperasi, Pemilik dan Supir angkot. Pada hari Rabu (7/2/2018), tim tersebut sudah mulai kerja, mulai dari nyusun trayek, rencana operasi, berapa armada yang dibutuhan, sampai pemberkasan. Sehingga anggota tidak bingung dan langsung mengerti.

"Jadi hasil rapat kemarin itu mempercepat pelaksanaan OK Otrip dengan membentuk tim kecil. Besok sudah mulai bekerja. Sementara tarif lama yang akan digunakan untuk mempercepat impleentasi," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta, agar OK Otrip tidak membebani warga denan harus membeli kembali kartu seharga Rp40.000 dengan saldo Rp20.000. Dia menyarankan agar integrasi kartu diwujudkan dalam OK Otrip.

Dengan begitu, lanjut Yuke, masyarakat yang sudah memiliki kartu prabyar elektronik lainnya dapat menggunakan OK Otrip dan tujuan untuk memindahkan penendara pribadi ke angkutan umum dapat tercapai dengan cepat.

"OK Otrip kenapa tidak diintegrasikan dengan pembayaran elektronik jalan tol dan transportasi lain. Sehingga, integrasi moda transportasi bukan hanya terjadi di fisik, tetapi pembayaran dan jadwalnya saling terintegrasi," ungkapnya.