Kegiatan RAPBD Belum Cerminkan Program Anies

JAKARTA - Berbagai kegiatan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2018 masih dibahas di masing-masing komisi DPRD DKI.

Badan Anggaran (Banggar) menemukan beberapa kegiatan di luar visi misi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.

Bahkan, nomenklaturnya tidak ada kaitannya dengan program Anies-Sandi. “Sekarang visi misinya kan jelas, maju kotanya bahagia warganya, ada 23 program janji,” kata Wakil Ketua Banggar DKI Jakarta Muhammad Taufik, kemarin.

Dia mencontohkan program DP nol rupiah. Program ini bukan hanya soal pembangunan rumah susun. Apalagi hanya diusulkan untuk pengadaan lahan sebesar Rp800 miliar. Begitu juga dengan One Kecamatan One Entrepreneur (OK OCE) yang menjadi prioritas utama.

Untuk masalah retail saja, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) masih lalai, dimana 90% retail tidak menggunakan izin yang semestinya. Akibatnya banyak retail berdiri dekat pasar tradisional termasuk dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Kegiatan lain yang dipermasalahkan yakni penyaluran bantuan bagi masyarakat lanjut usia yang baru mencakup sekitar 8.000 dari jumlah seharusnya mencapai ratusan ribu. Kemudian, penambahan lahan pemakaman dan pembangunan gedung pendidikan yang seharusnya dikerjakan Dinas Perumahan dan Permukiman. "Saya melihat masih banyak satuan kerja perangkat daerah yang belum paham dengan visi misi Anies-Sandi. Itulah pentingnya paripurna istimewa pidato Anies-Sandi digelar," ujar Taufik.

Dia optimistis APBD DKI 2018 dapat diparipurnakan pada 27 November mendatang. Dengan begitu, awal 2018 program maupun kegiatan yang menjadi prioritas Anies-Sandi dapat dilakukan. "Kami hanya membahas lebih detail KUA-PPAS yang totalnya mencapai Rp76,78 triliun bukan memperlambat," ucapnya. Besaran tersebut naik sebesar Rp2,72 triliun dari rancangan KUA-PPAS sebesar Rp74,16 triliun.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati menuturkan, pembahasan KUA-PPAS dalam Banggar dan subbanggar itu untuk menyisir program yang dinilai belum berpihak pada kelompok masyarakat menengah ke bawah seperti arahan Anies. Dia juga enggan menyebutkan total KUA-PPAS yang diusulkan tersebut.

"Ini belum final. Ini kan yang disisir mana yang prioritas mana yang tidak. Fokusnya jelas berpihak pada yang lemah. Prioritasnya lebih ke pembangunan manusia. Mekanisme pelaksanaan tanyakan SKPD masing-masing," kilahnya.

Dia menyarankan sebaiknya tunggu sampai pembahasan di Banggar mencapai tahap final untuk mengetahui program-program yang telah masuk termasuk total anggarannya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyoroti anggaran program OK OCE yang diusulkan menjadi Rp92 miliar. Pada rancangan KUA-PPAS yang sebelumnya OK OCE dialokasikan Rp43,9 miliar. Artinya, anggarannya bertambah sebesar Rp48,95 miliar.

Sandi juga memastikan OK OCE Rp92 miliar bukan dalam bentuk pengadaan melainkan diperuntukkan bagi pengembangan komunitas. Pemprov DKI akan membuka setiap kecamatan satu pusat kewirausahaan.

Program Anies-Sandi yang terangkum dalam KUA-PPAS 2018 antara lain program rumah tanpa uang muka (DP nol rupiah) dengan alokasi Rp800,6 miliar, penataan kampung Rp10,04 miliar, program KJS Plus Rp100,368 miliar, pembangunan stadion, bioskop, budaya Rp4,6 miliar, transportasi Rp769 miliar, revitalisasi pasar dan ketahanan pangan Rp897 miliar. (Bima Setiyadi)‎