Kegiatan Prioritas Anies-Sandi Belum Masuk Anggaran Perubahan

JAKARTA - Warga DKI Jakarta kini resmi memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru. Wakil rakyat di DPRD DKI segera mengembalikan dokumen anggaran 2018 untuk membantu Anies-Sandi membuktikan janji-janjinya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhamad Taufik mengatakan, untuk membuktikan 23 program janji Anies-Sandi, pihaknya akan segera mengembalikan draft dokumen kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2018 kepada eksekutif.

Sebab, kata Taufik, dalam draft yang dikirm ke DPRD pada Juni lalu tidak mencakup program prioritas. Di antaranya yakni program One Kecamatan One Center Enteurprener (OKE Oce), DP O rupiah dan sebagainya.

"Besok akan kami kembalikan, dan kami harap disusun kembali dengan menampung kegiatan prioritas Anies-Sandi dan dikembalikan akhir bulan ini agar dapat disahkan sebelum akhir tahun," kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Taufik menjelaskan, total KUA-PPAS DKI 2018 sebesar Rp74 triliun bisa bertambah atau berkurang apabila program prioritas Anies-Sandi dimasukan. Menurutnya, hal itu tidak terpengaruh terhadap pendapatan. Dia optimis bila seluruh fraksi di DPRD menyetujuinya.

Batalnya paripurna pidato Gubernur dan Wakil Gubernur yang rencananya diadakan malam ini, kata Taufik, merupakan kesalahan tekhnis dan kondisi yang tidak memungkinkan mengignat warga begitu penuh menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur baru.

"Besok dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) untuk menetapkan jadwal paripurna pada Rabu pukul 15.00 WIB. Kami pastikan seluruh fraksi mendukung. Tadi pun datang semua perwakilan fraksi di istana," pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana meminta Anies-Sandi untuk menjalin komunikasi yang baik kepada seluruh elemen masyarakat, kelompok dan individu tertentu. Sebab, kata dia, kegagalan program Gubernur dan wakil Gubernur sebelumnya akibat buruknya komunikasi.

"Tujuanya baik, tapi komunikasinya buruk. Anies-Sandi harus turun kelapangan untuk wujdukan 23 program janjinya," tegasnya.

Sementara itu, Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati menilai, bahwa Gubernur Anies dan Wakilnya Sandiaga berhak mensingkronkan programnya dalam KUA-PPAS 2018. Untuk itu, KUA-PPAS yang diserahkan Juni lalu belum dibahas oleh DPRD.

"Kan belum dibahas kok dikembalikan. Sebagian program sudah disingkronisasikan dengan nomenklatuirnya," ungkapnya.

Di bagian lain, pasca dilantik menjadi Wakil Gubernur, Sandi meminta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah memaparkan program-program prioritas yang berisirisan dengan janji-janjinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017.

Saefullah pun langsung memanggil Kepala Bappeda, Tuty Kusumawati membuat laporan program unggulan 1 atau 2 lembar dan ditaruh dimejanya pada Selasa (17/10) pukul 05.30 WIB.

"Tadinya saya bilang biar kepala dinas saja yang paparan masing-masing. Tapi mereka (Gubernur dan Wagub) minta agar saya saja yang paparan. Mereka ingin tahu isi programnya. Khsusunya program yang beririsan dengan janji-janji Anies-Sandi," jelasnya.