Walhi Warning DPRD DKI untuk Tidak Bahas Raperda Reklamasi

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan DPRD DKI Jakarta untuk tidak melanjutkan pembahasan dua rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (ZWP3K). Jika DPRD DKI nekat melanjutkan, Walhi menduga ada main mata anatara dewan dengan pengembang proyek reklamasi.

"‎Kalau Raperda reklamasi sampai benar dilanjut, kita bisa pastikan DPRD main mata dengan pengembang dan menampung aspirasi cukong reklamasi Jakarta. KPK harus intervensi dan selidiki mereka, ada apa dengan DPRD dan Pengembang?" ucap Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Puput TD Putra ketika dihubungi, Selasa (10/10/2017).

‎Hal tersebut tentu akan mememberikan beban bagi Gubernur terpilih Anies Baswedan serta wakil Sandiaga Uno untuk menolak reklamasi tersebut. ‎"Ini bisa melemahkan komitmen Anis-Sandi menolak reklamasi, semoga ini bukan konspirasi reklamasi antara pengembang, DPRD dan Eksekutif atau gubernur baru Jakarta nanti," katanya.

‎Namun begitu,saat ini Walhi terus melakukan komunikasi ke basis-basis untuk membuat penolakan Reklamasi secara bersama-sama dan menyikapi persoalan ini.

"Khususnya untuk basis-basis daerah yang diambil meterialnya, kita akan melakukan advokasi penolakan eksploitasi material pasir dan lain-lainnya," katanya.