Walhi Minta Anies-Sandi Tegas Menolak Reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup ‎Indonesia (Walhi) kecewa dengan keputusan Menko Maritim Luhut B Panjaitan yang mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Walhi meyakini keputasan tersebut berdampak pada kegaduhan masyarakat lintas daerah.

"Pasti kami kecewa dan menyayangkan dengan adanya pencabutan moratorium yg dilakukan Menko Maritim kepemimpinan LBP," kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Puput TD Putra ketika dihubungi SINDOnews pada Selasa (10/10/2017).

Puput menuturkan, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD segera membahas‎ dua Raperda tentang Pulau Reklamasi. Karenanya Walhi meminta Gubernur Anies Baswedan serta Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk memiliki sikap tegas dan konsisten dengan agenda tolak reklamasi teluk Jakarta.

Jika perlu, lanjut Puput, Gubernur terpilih‎ bisa menggunakan kajian reklamasi yang dimiliki tim sinkronisasi untuk melawan pendapat Menko Maritim Luhut B Panjaitan. "Silakan diadu fakta ke publik bahwa reklamasi memang berdampak buruk ke lingkungan dan sosial ekonomi nelayan Teluk Jakarta. Gunakan kajian tim sinkronisasi itu untuk meng- counter pendapat Menko Maritim terkait reklamasi," tegasnya.

Tak hanya itu, Puput menilai pencabutan moratorium juga berdampak pada kegaduhan dan ketentraman ‎masyarakat. Sesaat, masyarakat sudah tenang dengan adanya moratorium itu, tapi kini terusik kembali dengan adanya pencabutan tersebut.

Untuk itu, para aktivis lingkungan dibeberapa daerah serta warga terdampak siap untuk kembali turun menjadi benteng pertahananan tolak reklamasi.