Penyerapan Anggaran APBD DKI Jakarta 2017 Baru 39%

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta optimistis dapat menyerap angaran 2017 lebih dari 85%. Meskipun hingga September 2017, penyerapan anggaran baru mencapai 39%.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati mengatakan, hingga kini serapan anggaran baru mencapai 39% atau sebanyak Rp24,7 triliun dari anggaran total Rp70,1 triliun. Namun Tuty optimistis apabila penyerapan anggaran akan melebihi 85%n lantaran pembayaran belanja modal baru dilakukan dua bulan sebelum tutup buku atau November mendatang.

"Vendor di Jakarta memilih pembayaran sekaligus jelang akhir tahun dan mekanisme itu diperbolehkan," kata Tuty Kusumawati di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 4 September 2017 kemarin.

Tuty menjelaskan, meski baru terserap di akhir tahun, besaran serapan bisa diprediksi dengan menghitung kegiatan yang ditenderkan di Badan Pelayanan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ). Dari hari ke hari pihaknya terus mengkoordinasikan serapan per asistensi. Pemaparan data via online dibuat agar bisa dilakukan auto-assessment masing-masing SKPD.

Berdasarkan tautan yang bisa diakses oleh publik, yakni http://publik.bapedadki.net, per 4 September 2017 pukul 15.42 WIB, kategori Belanja Langsung (BL) yang terdiri dari belanja pegawai, barang jasa dan belanja modal terserap 29% atau Rp10,6 triliun dari alokasi Rp35 triliun. Sementara, kategori Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, belanja tak terduga, belanja bunga, subsidi, bantuan sosial dan bantuan keuangan sudah terserap 50% atau Rp14,1 triliun dari total anggaran Rp28 triliun.

"Penyerapan 39% itu normal. penghitungan akhir berupa Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPa) atau efektivitas penyelenggaraan di akhir tahun yang menjadi patokan," ungkapnya.

Berdasarkan pengamatan data, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang serapan anggarannya lebih dari 50% lebih sedikit ketimbang yang kurang dari 50%. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual termasuk yang terkecil dengan serapan 5,2% dari alokasi Rp5,1 miliar. Dinas Pendidikan baru menyerap Rp31,30% total anggaran Rp17 triliun. Dinas Lingkungan Hidup baru terserap 24,5%.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Isnawa Aji mengatakan, lambatnya penyerapan anggaran disebabkan 70% anggaran belanja modal digunakan untuk pengadaan barang yang baru bisa direalisasidi akhir tahun. Seperti pengadaan alat berat, wheel loader, road shiver dan angkutan compactor.

"Kegiatan kita pengadaan yang sifatnya baru bisa direalisasi di akhir tahun. Ada proses yang cukup panjang antara Oktober atau November," ungkapnya.

Sementara itu, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai bila penyerapan anggaran yang tidak maksimal atau hanya di bawah 70% sejak 2012 akan kembali terulang pada penyerapan anggaran 2017. Sebab, selain belum melihat adanya kegiatan yang menggunakan anggaran, Joha juga belum melihat adanya intropeksi diri pimpinan DKI untuk tidak menggunakan dana pengembang dalam belanja langsung.

Menurut Nirwono, penggunan dana pengembang baik itu CSR ataupun KLB tidak membuat pembanunan itu berkelanjutan. Misalnya saja penataan Waduk Pluit, sampai saat ini, masih banyak pemukiman yang belum dibebaskan. Termasuk dengan pembangunan Ruang Publik Terbuka Rumah Anak (RPTRA) yang kini banyak tidak berfungsi seperti tujuan awalnya.