Persaingan Taksi Online-Konvensional, Organda: Pemerintah Kurang Tegas

JAKARTA - Pemerintah dinilai lebih berpihak pada taksi online dibandingkan kepada taksi konvensional. Buktinya, kurang tegas dalam menertibkan angkutan online dan selalu memberikan kesempatan dengan merevisi dan merevisi regulasi yang sudah ada.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengatakan, selama ini pemerintah tidak bisa membina angkutan umum. Bahkan, dia menyebut bila pemerintah tengah membinasakan angkutan umum yang telah membantunya selama puluhan tahun dalam memobilisasi masyarakat.
(Baca juga: Penentuan Tarif Bukan Solusi Hilangkan Persaingan Taksi Online-Konvensional )

Menurutnya, tidak adanya penegakan hukum terhadap produk hukum yang diciptakanya sendiri sejak 8 bulan lalu, menunjukan Kementrian Perhubungan tidak bisa mengendalikan pertumbuhan taksi onlie.

"Pertumbuhan taksi online yang hanya menekankan pada tarif atas dan tarif bawah, pastinya membuat masih banyaknya angkutan online. Dengan kondisi tersebut, berimbas dengan ambruknya bisnis angkutan darat pada 2016. Penurunan omzet seluruh moda transportasi seperti taksi konvensional, bajaj, mikrolet, turun 30-50%," pungkasnya.

Selain mengalami kerugian, lanjut Shafruhan, dua operator taksi konvensional bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan taksi online yang kini kian menjamur. (Baca juga: DKI Segera Panggil Operator Taksi Online karena Minim Uji KIR )

"Persaingan bisnis taksi saat ini tidak sehat. Kami sejak awal mengikuti regulasi yang dibuat pemerintah. Sementara taksi online yang baru datang terus difasilitasi dengan mudah sampai merevisi peraturannya. Ada apa dengan pemerintah," pungkasnya‎.