Pilgub DKI, DPD Tunggu Arahan Majelis Tinggi Partai Demokrat

JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta masih menunggu keputusan Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk menentukan dukungannya pada Pilgub DKI 2017 putaran kedua. Karena, hingga saat ini partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menentukann sikapnya ke salah satu pasangan calon (paslon).

"Jadi kewenangan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur ada dikewenangan majelis tinggi DPP Demokrat dan sampai sekarang masih membedah," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli saat dihubungi SINDOnews, Rabu (8/3/2017).

Pria yang biasa disapa Nara ini menambahkan, Partai demokrat mempunyai tolak ukur untuk mencari pemimpin. Salah satunya adalah etika partai.

"Yang pertama etika partai, kita ingin pemimpin bersih cerdas dan santun. Itu etika partai yang tertera di anggaran dasar. Dua paslon ini apakah sesuai dengan etika partai yang diingini Demokrat," kata Nachrowi.

Kemudian, kata dia, tolak ukur kedua yaitu semboyan Demokrat, peduli dan memberi solusi. Tolak ukur ini menentukan, apakah kedua paslon bisa mewadahi visi misi pason yang sebelumnya diusung yakni Agus-Sylvi. "Kalau sampai tidak bisa mewadahi buat apa Demokrat titip dukungan kalau beda visi misi," kata Nachrowi.

Kemudian tolak ukur ketiga yaitu kepemimpinan atau leadership dari kedua paslon. "Jangan sampai membuat warga Jakarta takut sama pemerintah," kata Nachrowi.

Sekadar diketahui, pada putaran pertama Partai Demokrat mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Namun, paslon yang didukungnya itu tidak lolos pada putaran kedua lantaran mendapatkan suara paling buncit.

Sedangkan yang lolos untuk melanjutkan pertarungan di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dengan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.