Hasil Kajian Bappenas Beri Peran DKI Soal Reklamasi
Hasil Kajian Bappenas Beri Peran DKI Soal Reklamasi
A
A
A
JAKARTA - Kajian reklamasi teluk Jakarta yang dilakukan oleh Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendapatkan apresiasi. Salah satunya dari Pakar Tata Air Perkotaan Universitas Indonesia dan Pendiri Indonesia Water Institute, Dr Firdaus Ali.
"Rekomendasi dari hasil kajian itu menunjukkan bahwa Bappenas juga melihat urgensi pelaksanaan reklamasi di pantai utara Jakarta dikaitkan dengan semakin kritisnya daya tampung dan daya dukung ruang di Ibu Kota," kata Firdaus Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/3/2017).
Menurut Wakil Presiden Dewan Air Asia (Asia Water Council/AWC) ini, proyek reklamasi yang disinergikan dengan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) akan membawa manfaat bagi Penataan dan Pengembangan Teluk Jakarta baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
"Proyek ini akan turut memperbaiki ekosistem pantai Jakarta yang puluhan tahun sudah rusak parah akibat beban pencemaran yang baik mengalir melalui 13 sungai maupun yang dibuang langsung ke badan air di Teluk Jakarta," katanya.
Firdaus juga menilai, rekomendasi Bappenas yang tetap memberi ruang strategis kepada Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan reklamasi. Menurutnya, Pemprov DKI tak hanya sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan proyek reklamasi, namun juga memahami dengan baik proyek yang telah direncanakan sejak 22 tahun lalu ini. "Mencermati kondisi Pantura dan Teluk Jakarta saat ini," ujarnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, pernah mengatakan, bahwa reklamasi dan pembangunan tanggul laut diperlukan untuk memperbaiki daya dukung ruang Pantura dan mencegah dampak buruk penurunan permukaan tanah di Jakarta. Menurut Luhut, kajian dan rencana reklamasi Teluk Jakarta sudah sejak lama dilakukan oleh pakar dalam negeri maupun dari tim Port of Rotterdam, perusahaan asal Belanda.
"Menurut studi itu, bila reklamasi dan pembangunan tanggul laut tidak segera dilakukan, Jakarta akan kehilangan daratan akibat laju penurunan permukaan tanah yang sangat tinggi, sekitar 10 sentimeter per tahun,” kata Luhut.
"Rekomendasi dari hasil kajian itu menunjukkan bahwa Bappenas juga melihat urgensi pelaksanaan reklamasi di pantai utara Jakarta dikaitkan dengan semakin kritisnya daya tampung dan daya dukung ruang di Ibu Kota," kata Firdaus Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/3/2017).
Menurut Wakil Presiden Dewan Air Asia (Asia Water Council/AWC) ini, proyek reklamasi yang disinergikan dengan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) akan membawa manfaat bagi Penataan dan Pengembangan Teluk Jakarta baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
"Proyek ini akan turut memperbaiki ekosistem pantai Jakarta yang puluhan tahun sudah rusak parah akibat beban pencemaran yang baik mengalir melalui 13 sungai maupun yang dibuang langsung ke badan air di Teluk Jakarta," katanya.
Firdaus juga menilai, rekomendasi Bappenas yang tetap memberi ruang strategis kepada Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan reklamasi. Menurutnya, Pemprov DKI tak hanya sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan proyek reklamasi, namun juga memahami dengan baik proyek yang telah direncanakan sejak 22 tahun lalu ini. "Mencermati kondisi Pantura dan Teluk Jakarta saat ini," ujarnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, pernah mengatakan, bahwa reklamasi dan pembangunan tanggul laut diperlukan untuk memperbaiki daya dukung ruang Pantura dan mencegah dampak buruk penurunan permukaan tanah di Jakarta. Menurut Luhut, kajian dan rencana reklamasi Teluk Jakarta sudah sejak lama dilakukan oleh pakar dalam negeri maupun dari tim Port of Rotterdam, perusahaan asal Belanda.
"Menurut studi itu, bila reklamasi dan pembangunan tanggul laut tidak segera dilakukan, Jakarta akan kehilangan daratan akibat laju penurunan permukaan tanah yang sangat tinggi, sekitar 10 sentimeter per tahun,” kata Luhut.
(mhd)
Explore More