KJP Bisa untuk Beli Daging Murah Rentan Disebut Kampanye Terselubung
KJP Bisa untuk Beli Daging Murah Rentan Disebut Kampanye Terselubung
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait adanya daging murah untuk pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) rentan disebut kampanye terselubung.
Kebijakan itu, juga bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terkait KJP.
"KJP katanya enggak boleh selain buat alat sekolah kok ada buat beli daging. Jangan sampai nanti kebijakan ini disebut kampanye terselubung. Saya kira Disdik harus netral lah," kata Taufik kepada SINDOnews, Kamis (23/2/2017).
Menurut Taufik seharusnya Disdik DKI mengeluarkan besaran biaya KJP untuk membeli perlengkapan sekolah saja. Lagipula menurut Taufik pada APBD DKI tidak ada anggaran dengan rincian untuk membeli daging.
"Ya di APBD besaran biaya KJP untuk beli alat tulis saja tidak ada tuh beli daging. Saya ingatkan saja keluarkan yang normal-normal saja. Tidak usah dicairkan, kan sesuai kata Ahok enggak boleh uang KJP dicairkan," kata Taufik. (Baca: Tak Terima Ditanya Soal KJP, Ahok Maki-maki Warga Koja )
Sebelumnya, Ahok sempat memaki-maki seorang ibu yang protes ke Ahok soal pencairan KJP. Disini, Ahok justru menuding ibu tersebut maling karena menggunakan KJP tidak untuk peruntukannya.
"Ibu kenapa mencairkan duit KJP di toko? Ini bukan tokonya yang salah, tapi Ibu yang salah," kata Ahok dengan nada tinggi kepada Yusri di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 10 Desember 2015 lalu.
Tidak hanya itu, mantan Anggota Komisi II DPR ini juga menuding Yusri telah melakukan kriminalitas. Maka itu, kata dia, warga Koja itu sudah seharusnya dijebloskan ke penjara. (Baca juga: Ahok Luncurkan Program Populis, DPRD Cium Aroma Kampanye )
"Bukan cuma toko yang maling. Ibu juga maling. Catat namanya, periksa, penjarakan saja dia (Yusri)," kata Ahok ketus kepada wanita tersebut.
Mendapat perlakukan tersebut, Yusri mengaku hanya ingin menanyakan kepada Ahok pencairan dana KJP. Kini, dana KJP sudah tidak bisa ditarik tunai, melainkan melalui sistem non tunai.
Kebijakan itu, juga bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terkait KJP.
"KJP katanya enggak boleh selain buat alat sekolah kok ada buat beli daging. Jangan sampai nanti kebijakan ini disebut kampanye terselubung. Saya kira Disdik harus netral lah," kata Taufik kepada SINDOnews, Kamis (23/2/2017).
Menurut Taufik seharusnya Disdik DKI mengeluarkan besaran biaya KJP untuk membeli perlengkapan sekolah saja. Lagipula menurut Taufik pada APBD DKI tidak ada anggaran dengan rincian untuk membeli daging.
"Ya di APBD besaran biaya KJP untuk beli alat tulis saja tidak ada tuh beli daging. Saya ingatkan saja keluarkan yang normal-normal saja. Tidak usah dicairkan, kan sesuai kata Ahok enggak boleh uang KJP dicairkan," kata Taufik. (Baca: Tak Terima Ditanya Soal KJP, Ahok Maki-maki Warga Koja )
Sebelumnya, Ahok sempat memaki-maki seorang ibu yang protes ke Ahok soal pencairan KJP. Disini, Ahok justru menuding ibu tersebut maling karena menggunakan KJP tidak untuk peruntukannya.
"Ibu kenapa mencairkan duit KJP di toko? Ini bukan tokonya yang salah, tapi Ibu yang salah," kata Ahok dengan nada tinggi kepada Yusri di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis 10 Desember 2015 lalu.
Tidak hanya itu, mantan Anggota Komisi II DPR ini juga menuding Yusri telah melakukan kriminalitas. Maka itu, kata dia, warga Koja itu sudah seharusnya dijebloskan ke penjara. (Baca juga: Ahok Luncurkan Program Populis, DPRD Cium Aroma Kampanye )
"Bukan cuma toko yang maling. Ibu juga maling. Catat namanya, periksa, penjarakan saja dia (Yusri)," kata Ahok ketus kepada wanita tersebut.
Mendapat perlakukan tersebut, Yusri mengaku hanya ingin menanyakan kepada Ahok pencairan dana KJP. Kini, dana KJP sudah tidak bisa ditarik tunai, melainkan melalui sistem non tunai.
(ysw)
Explore More