Bahas Anggaran, Dana Hibah ke Bekasi Terancam Dikurangi
Bahas Anggaran, Dana Hibah ke Bekasi Terancam Dikurangi
A
A
A
JAKARTA - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2017 terus dikebut oleh Badan Angaran (Banggar) bersama Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Banyak alokasi anggaran dana hibah yang dinilai Banggar berlebihan dan tidak sesuai kegiatannya.
Wakil ketua Banggar DPRD DKI, Muhammad Taufik mengatakan, proses KUA-PPAS DKI Jakarta saat ini sedang dalam tahap persetujuan di dalam rapat bersama TAPD.
Menurutnya, masih banyak anggaran yang berlebihan dan tidak sesuai dengan tupoksinya. Misalnya saja dalam anggaran hibah TNI yang berjumlah sekitar Rp49 Miliar dengan keterangan untuk pengerukan/pemeliharaan empat sungai.
Menurutnya, pengerukan dan pemeliharaan sungai sudah ada tupoksinya, yakni Dinas Tata air. Banggar pun meminta agar TAPD mengoreksi kembali kegiatan tersebut.
"Untuk Bekasi dana hibahnya Rp318 Miliar, apa tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya yang berkisar Rp5 Miliar? Atau dikembalikan seperti tahun lalu Rp98 miliar," kata Taufik dalam ruang rapat Banggar DPRD DKI Jakarta, Senin 14 November 2016.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menjawab, dana hibah ke bekasi memang lebih besar ketimbang yang lainnya. Sebab, bekasi menjadi tempat mobilitas pembuangan sampah 70.000 ton perhari di Bantar Gerbang. Sehingga, akses lalu lintas menuju Bantar gebang harus dirapihkan.
Saefullah menuturkan, ada beberapa rute truk sampah dari Jakarta ke Bantar Gebang. Rute Cibubur, dinilai terlalu jauh dan pernah ditutup masyarakat.
Kemudian dicari rute lain melalui Jatiwaringin Raya. Namun kondisinya sempit, dan ketika arus lalu lintas padat, bau sampah dalam truk menyebar. Untuk itu perlu dilebarkan dan juga ada yang harus dibangun fly over serta perkuat pembangunan jembatan.
"Pendapatan DKI juga disumbang oleh warga Bekasi. Pemkot Bekasi pun sudah melampirkan kajian-kajiannya. Jadi saya pikir dana tersebut cukup karena melalui kajian dan rencana anggaran biaya (RAB)," ungkapnya.
Anggota Banggar fraksi Nasdem, Bestari barus berkomentar bila hibah ke bekasi sebesar Rp318 Miliar itu sudah mencakup comunity development. Artinya, tidak mungkin bisa dikurangi dari Rp100 miliar. Dia pun meminta agar lebih baik pimpinan Banggar memberikan dana hibah ke Bekasi hanya sekitar Rp100 Miliar.
"Rencana pembangunan lima ITF di Jakarta kan ditargetkan 2017. Begitu juga dengan pembelian truk. Nah dengan begitu, mobiltas ke Bekasi berkurang. Jadi enggak perlu tuh bangun tiga fly over atau jembatan," ujarnya.
Wakil Ketua Banggar lainya, Triwisaksana yang memimpin jalannya rapat Bangar pun meminta TAPD mengurangi dana hibah menjadi Rp 100 miliar. Atau dikurangi sekitar Rp 100 miliar. Menurutnya, pembangunan tiga fly over dan jembatan terlalu berlebihan. Sebab, masih banyak yang perlu diprioritaskan.
"Kalau tidak bisa dijelaskan, saya minta untuk ditunda," ujar pria yang diakrab sapa Sani diiringi denan persetujuan TAPD terkait penundaan pembahasan dana hibah ke Bekasi hingga hari Selasa (15/11/2016).
Wakil ketua Banggar DPRD DKI, Muhammad Taufik mengatakan, proses KUA-PPAS DKI Jakarta saat ini sedang dalam tahap persetujuan di dalam rapat bersama TAPD.
Menurutnya, masih banyak anggaran yang berlebihan dan tidak sesuai dengan tupoksinya. Misalnya saja dalam anggaran hibah TNI yang berjumlah sekitar Rp49 Miliar dengan keterangan untuk pengerukan/pemeliharaan empat sungai.
Menurutnya, pengerukan dan pemeliharaan sungai sudah ada tupoksinya, yakni Dinas Tata air. Banggar pun meminta agar TAPD mengoreksi kembali kegiatan tersebut.
"Untuk Bekasi dana hibahnya Rp318 Miliar, apa tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya yang berkisar Rp5 Miliar? Atau dikembalikan seperti tahun lalu Rp98 miliar," kata Taufik dalam ruang rapat Banggar DPRD DKI Jakarta, Senin 14 November 2016.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menjawab, dana hibah ke bekasi memang lebih besar ketimbang yang lainnya. Sebab, bekasi menjadi tempat mobilitas pembuangan sampah 70.000 ton perhari di Bantar Gerbang. Sehingga, akses lalu lintas menuju Bantar gebang harus dirapihkan.
Saefullah menuturkan, ada beberapa rute truk sampah dari Jakarta ke Bantar Gebang. Rute Cibubur, dinilai terlalu jauh dan pernah ditutup masyarakat.
Kemudian dicari rute lain melalui Jatiwaringin Raya. Namun kondisinya sempit, dan ketika arus lalu lintas padat, bau sampah dalam truk menyebar. Untuk itu perlu dilebarkan dan juga ada yang harus dibangun fly over serta perkuat pembangunan jembatan.
"Pendapatan DKI juga disumbang oleh warga Bekasi. Pemkot Bekasi pun sudah melampirkan kajian-kajiannya. Jadi saya pikir dana tersebut cukup karena melalui kajian dan rencana anggaran biaya (RAB)," ungkapnya.
Anggota Banggar fraksi Nasdem, Bestari barus berkomentar bila hibah ke bekasi sebesar Rp318 Miliar itu sudah mencakup comunity development. Artinya, tidak mungkin bisa dikurangi dari Rp100 miliar. Dia pun meminta agar lebih baik pimpinan Banggar memberikan dana hibah ke Bekasi hanya sekitar Rp100 Miliar.
"Rencana pembangunan lima ITF di Jakarta kan ditargetkan 2017. Begitu juga dengan pembelian truk. Nah dengan begitu, mobiltas ke Bekasi berkurang. Jadi enggak perlu tuh bangun tiga fly over atau jembatan," ujarnya.
Wakil Ketua Banggar lainya, Triwisaksana yang memimpin jalannya rapat Bangar pun meminta TAPD mengurangi dana hibah menjadi Rp 100 miliar. Atau dikurangi sekitar Rp 100 miliar. Menurutnya, pembangunan tiga fly over dan jembatan terlalu berlebihan. Sebab, masih banyak yang perlu diprioritaskan.
"Kalau tidak bisa dijelaskan, saya minta untuk ditunda," ujar pria yang diakrab sapa Sani diiringi denan persetujuan TAPD terkait penundaan pembahasan dana hibah ke Bekasi hingga hari Selasa (15/11/2016).
(ysw)
Explore More