Ahok Akui Pencatatan Aset DKI Kacau
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui jika pencatatan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta kacau sejak dahulu.
Tak hanya kasus pembelian tanah oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang rencananya akan dibangun menjadi rumah susun di Cengkareng Barat ternyata adalah aset sendiri. Ahok mengaku ada kasus lainnya.
Kasus lainnya yaitu ada tanah di daerah Cakung Cilincing yang sebelumnya dihibahkan dari orang kepada Pemprov DKI. Namun karena tak diurus oleh DKI ada orang yang mengakui tanah itu.
"Dulu memang kacau kita, tadi baru ada yang lapor kasus tahun 1995. Ini lebih lucu lagi, fasum fasos, orang ini menyerahkan jalan 3.000 meter lebih buat jalan. Tanah DKI (tapi) enggak diurusin," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).
Untuk hal ini, Ahok mengklaim DKI sudah membentuk tim untuk mencatat aset DKI yang bermasalah seperti ini. Tim tersebut kata Ahok di dalamnya ada dua orang dari BPK yang dimasukan ke bagian BPKAD.
"Jadi memang ada permainan di BPKAD ini penuh permainan. Makanya kita minta susun aset lama sekali itu loh, enggak mau susun aset. Kita memang sudah curiga," katanya.
Ia menerangkan dua orang dari BPK yang dipekerjakan di BPKAD salah satunya ditempatkan sebagai wakil BPKAD. "Supaya beresin pelan-pelan. Ini aset begitu banyak," kata Ahok.
Tak hanya kasus pembelian tanah oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang rencananya akan dibangun menjadi rumah susun di Cengkareng Barat ternyata adalah aset sendiri. Ahok mengaku ada kasus lainnya.
Kasus lainnya yaitu ada tanah di daerah Cakung Cilincing yang sebelumnya dihibahkan dari orang kepada Pemprov DKI. Namun karena tak diurus oleh DKI ada orang yang mengakui tanah itu.
"Dulu memang kacau kita, tadi baru ada yang lapor kasus tahun 1995. Ini lebih lucu lagi, fasum fasos, orang ini menyerahkan jalan 3.000 meter lebih buat jalan. Tanah DKI (tapi) enggak diurusin," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).
Untuk hal ini, Ahok mengklaim DKI sudah membentuk tim untuk mencatat aset DKI yang bermasalah seperti ini. Tim tersebut kata Ahok di dalamnya ada dua orang dari BPK yang dimasukan ke bagian BPKAD.
"Jadi memang ada permainan di BPKAD ini penuh permainan. Makanya kita minta susun aset lama sekali itu loh, enggak mau susun aset. Kita memang sudah curiga," katanya.
Ia menerangkan dua orang dari BPK yang dipekerjakan di BPKAD salah satunya ditempatkan sebagai wakil BPKAD. "Supaya beresin pelan-pelan. Ini aset begitu banyak," kata Ahok.
(ysw)