Wagub DKI Minta Pemerintah Bongkar Akun Palsu di Media Sosial
A
A
A
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta agar pemerintah pusat turun tangan untuk mengungakap identitas pemilik akun-akun palsu yang kerap menghujat orang lain. Pasalnya, saat ini banyak akun-akun palsu di sosial media yang menghujat seseorang.
Djarot meminta, masyarakat bisa menumbuhkan rasa toleransi menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. "Kami mohon betul di antara kita semua ketika memasuki pilgub bisa mengelola kebhinekaan. Mari tebarkan toleransi di antara kita semua untuk tidak saling membuat perpecahan satu sama lain, apalagi didasarkan isu-isu yang berbau SARA,” kata Djarot, di Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2016).
Menurut Djarot, salah satu cara untuk memunculkan perpecahan melalui perantara cyber. “Itu pertempuran yang sesungguhnya dan saya melihat tidak ada kejantanan, karena masing-masing orang menyembunyikan identitasnya dengan membuat akun-akun palsu untuk menghujat orang lain,” ucap Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu melihat dengan mudah saat ini orang melakukan bullying di media sosial. Sehingga perlu peran pemerintah pusat untuk melihat hal ini. “Polhukam penting untuk menangkal, dengan kerja sama Kemenkominfo,” tukas Djarot.
Djarot meminta, masyarakat bisa menumbuhkan rasa toleransi menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. "Kami mohon betul di antara kita semua ketika memasuki pilgub bisa mengelola kebhinekaan. Mari tebarkan toleransi di antara kita semua untuk tidak saling membuat perpecahan satu sama lain, apalagi didasarkan isu-isu yang berbau SARA,” kata Djarot, di Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2016).
Menurut Djarot, salah satu cara untuk memunculkan perpecahan melalui perantara cyber. “Itu pertempuran yang sesungguhnya dan saya melihat tidak ada kejantanan, karena masing-masing orang menyembunyikan identitasnya dengan membuat akun-akun palsu untuk menghujat orang lain,” ucap Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu melihat dengan mudah saat ini orang melakukan bullying di media sosial. Sehingga perlu peran pemerintah pusat untuk melihat hal ini. “Polhukam penting untuk menangkal, dengan kerja sama Kemenkominfo,” tukas Djarot.
(whb)