Lulung: Kebijakan Pembangunan Ahok Tak Berpihak untuk Warga
Lulung: Kebijakan Pembangunan Ahok Tak Berpihak untuk Warga
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah Pembangunan di Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai tidak sesuai rencana yang diusulkan oleh warga. Pembangunan yang menggunakan dana perusahaan swasta tidak berprioritas terhadap kebutuhan warga.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) mengatakan, sejak menjadi pemimpin DKI Jakarta menggantikan Jokowi pada 2014 lalu, pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Ahok tidak sesuai dengan perencanaan yang disusun dari (Musrembang) tingkat RW, lurah hingga ke Provinsi dan diusulkan dalam APBD ataupun RPJMD sebagai wadah janji-janji kampanye Jokowi -Ahok.
Misalnya saja, kata Lulung, dalam menggusur kawasan Kalijodo dan Pasar Ikan, Jakarta Utara, seharusnya apabila sesuai dengan perencanaan, warga tidak akan menjadi korban penggusuran dan tentunya kehidupannya menjadi lebih layak. Kemudian, membangun jalan layang Semanggi yang menggunakan biaya dari koefensi luas bangunan dan pembangunan sejumlah RPTRA yang menggunakan dana CSR.
Apabila dilihat dari sisi kebutuhan warga, jalan layang Semanggi itu hanya akses untuk pemilik kendaraan pribadi roda empat. Seharusnya, Pemprov DKI memilih memperbaiki dan menambah transportasi massal. "Pembangunan yang dilakukan di luar perencanaan merupakan dampak dari sikap pemimpin yang tidak bisa membuat suasana kerja dilingkungannya kondusif. Terlebih banyaknya rotasi pejabat tanpa barometer dan waktu yang tepat," jelas Lulung di Gedung DPRD, Rabu (27/4/2016).
Sebagai ujung tombak pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan, lanjut Lulung, pejabat perangkat daerah harus dibina dan didukung oleh pimpinannya. Jangan malah, terus disalahkan dan diancam untuk dipecat.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah bila semua pembangunan yang dilakukan di luar perencanaan. Menurutnya, semua pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga.
Misalnya saja dalam RPTRA, kata Ahok, untu menyelesaikan masalah di lingkungan, warga dapat menyelesaikannya dengan berkumpul di RPTRA. Termasuk fasilitas bermain untuk anak-anak dan untuk melakukan kegiatan apapun.
"Kami akan membangun 150 RPTRA pakai APBD tahun ini. Mei sudah lelang. Kami akan lakukan percepatan penyerapan anggaran melalui pembelian tanah yang dilimpahkan ke Wali Kota," pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) mengatakan, sejak menjadi pemimpin DKI Jakarta menggantikan Jokowi pada 2014 lalu, pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Ahok tidak sesuai dengan perencanaan yang disusun dari (Musrembang) tingkat RW, lurah hingga ke Provinsi dan diusulkan dalam APBD ataupun RPJMD sebagai wadah janji-janji kampanye Jokowi -Ahok.
Misalnya saja, kata Lulung, dalam menggusur kawasan Kalijodo dan Pasar Ikan, Jakarta Utara, seharusnya apabila sesuai dengan perencanaan, warga tidak akan menjadi korban penggusuran dan tentunya kehidupannya menjadi lebih layak. Kemudian, membangun jalan layang Semanggi yang menggunakan biaya dari koefensi luas bangunan dan pembangunan sejumlah RPTRA yang menggunakan dana CSR.
Apabila dilihat dari sisi kebutuhan warga, jalan layang Semanggi itu hanya akses untuk pemilik kendaraan pribadi roda empat. Seharusnya, Pemprov DKI memilih memperbaiki dan menambah transportasi massal. "Pembangunan yang dilakukan di luar perencanaan merupakan dampak dari sikap pemimpin yang tidak bisa membuat suasana kerja dilingkungannya kondusif. Terlebih banyaknya rotasi pejabat tanpa barometer dan waktu yang tepat," jelas Lulung di Gedung DPRD, Rabu (27/4/2016).
Sebagai ujung tombak pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan, lanjut Lulung, pejabat perangkat daerah harus dibina dan didukung oleh pimpinannya. Jangan malah, terus disalahkan dan diancam untuk dipecat.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah bila semua pembangunan yang dilakukan di luar perencanaan. Menurutnya, semua pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga.
Misalnya saja dalam RPTRA, kata Ahok, untu menyelesaikan masalah di lingkungan, warga dapat menyelesaikannya dengan berkumpul di RPTRA. Termasuk fasilitas bermain untuk anak-anak dan untuk melakukan kegiatan apapun.
"Kami akan membangun 150 RPTRA pakai APBD tahun ini. Mei sudah lelang. Kami akan lakukan percepatan penyerapan anggaran melalui pembelian tanah yang dilimpahkan ke Wali Kota," pungkasnya.
(whb)
Explore More