Daripada Reklamasi, Lebih Baik Ahok Lakukan Ini
Daripada Reklamasi, Lebih Baik Ahok Lakukan Ini
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menghentikan proyek reklamasi. Daripada reklamasi, Ahok diminta mengatasi pencemaran laut dan penggunaan air tanah yang tidak terkontrol sehingga terjadi penurunan muka tanah.
"Dua persoalan itu, seharusnya diselesaikan Ahok, bukan ngotot melakukan reklamasi, apalagi sampai mengeluarkan izin," ujar Sekjen KIARA Abdul Halim pada Sindonews di kantornya, Jalan Kedongdong, Blok C, nomor 19, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (18/4/2016).
Menurutnya, kebijakan reklamasi yang digencarkan Pemprov DKI Jakarta itu sama saja dengan mengabaikan undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pngelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil yang ada di Indonesia ini, khususnya Jakarta.
Pasalnya, reklamasi yang dikemas untuk mengatasi banjir itu sejatinya malah semakin membuat kawasan Jakarta terdampak banjir secara lebih luas. Sebab, dengan reklamasi, wilayah tangkapan air akan hilang.
"Seharusnya, Ahok selaku Gubernur DKI melakukan penegakan hukum tegas atas dua hal itu. Tegakan aturan pembuangan limbah pada nomor 32 tahun 2009," tuturnya.
"Dan satu lagi, tegakan hukum revitalisasi kembali kondisi air sungai. Karena, 13 sungai itu mengarah ke Teluk Jakarta. Dan 13 sungai itulah yang berpotensi merusak laut, limbah dari sejumlah daerah mengalir bersama itu. Asal limbahnya dari mana? Dari pengusaha yang mendirikan pabrik-pabrik itu, seperti dari Bekasi, Bogor, dan sekitarnya," imbuhnya.
"Dua persoalan itu, seharusnya diselesaikan Ahok, bukan ngotot melakukan reklamasi, apalagi sampai mengeluarkan izin," ujar Sekjen KIARA Abdul Halim pada Sindonews di kantornya, Jalan Kedongdong, Blok C, nomor 19, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (18/4/2016).
Menurutnya, kebijakan reklamasi yang digencarkan Pemprov DKI Jakarta itu sama saja dengan mengabaikan undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pngelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil yang ada di Indonesia ini, khususnya Jakarta.
Pasalnya, reklamasi yang dikemas untuk mengatasi banjir itu sejatinya malah semakin membuat kawasan Jakarta terdampak banjir secara lebih luas. Sebab, dengan reklamasi, wilayah tangkapan air akan hilang.
"Seharusnya, Ahok selaku Gubernur DKI melakukan penegakan hukum tegas atas dua hal itu. Tegakan aturan pembuangan limbah pada nomor 32 tahun 2009," tuturnya.
"Dan satu lagi, tegakan hukum revitalisasi kembali kondisi air sungai. Karena, 13 sungai itu mengarah ke Teluk Jakarta. Dan 13 sungai itulah yang berpotensi merusak laut, limbah dari sejumlah daerah mengalir bersama itu. Asal limbahnya dari mana? Dari pengusaha yang mendirikan pabrik-pabrik itu, seperti dari Bekasi, Bogor, dan sekitarnya," imbuhnya.
(ysw)
Explore More